Importasi Produk Kosmetik Harus Dikendalikan

Taufan mengungkapkan GINSI mengusulkan tiga instrumen larangan pembatasan (lartas) terhadap importasi produk kosmetik itu yakni melalui pertimbangan teknisnya, persetujuan impor (PI) serta keharusan adanya Laporan Surveyor (LS).

Saat ini, pengawasan terhadap kosmetik asal impor, hanya dilakukan oleh BPOM melalui penerapan kewajiban Surat Keterangan Impor (SKI) yang pengawasannya dilakukan setelah melalui kawasan pabean (pengawasan post border).

Deregulasi Kebijakan

Taufan mengungkapkan, berdasarkan catatan GINSI, pemberlakuan ketentuan impor kosmetik pada 2013, telah efektif menekan laju impor produk tersebut. Namun, deregulasi kebijakan impor pada 2015 justru menyebabkan importasi produk kosmetik kembali meningkat yang mencapai puncaknya pada 2018 dan 2019 hingga 28 persen.

"Nilai impor produk kosmetik pada 2013 baru mencapai 576.108.083 dollar AS, namun pada 2018 mencapai 741.320.858 dollar AS dan pada 2019 mencapai 737.337.267 dollar AS. Nilai impor kosmetik yang sangat besar tersebut, menunjukan permintaan pasar untuk produk kosmetik yang sangat besar," katanya.