Impor Pangan Untungkan Pemburu Rente

JAKARTA - Keputusan pemerintah membuka keran impor terhadap hampir semua jenis komoditas pangan utama tidak berdampak pada stabilitas harga di dalam negeri. Ini sangatlah ironi, sebab mestinya impor mampu meredam gejolak harga. Kenyataannya harga pangan tetap saja melambung.

Langkah impor tidak menstimulus produksi domestik, sehingga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Impor menambah masalah baru, memperburuk neraca perdagangan, meningkatkan proporsi pengeluaran rumah tangga terhadap pangan hingga di atas 70 persen serta membuat nilai tukar petani (NTP) terus menurun. Importasi yang tidak efektif ini hanya menguntungkan rent seeker.

Direktur Eksekutif Intitute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebutkan bahwa biang kerok dari semua ini ialah pada regulasi. Ini terbukti dari sembilan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu soal maladministrasi impor pangan di Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Rendahnya validitas data membuat rent seeker merajalela. Sembilan temuan BPK terkait pengelolaan tata niaga impor pangan secara gamblang menggambarkan rendahnya validitas data pangan, minimnya koordinasi dan integrasi data lintas kementerian, serta ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Semuanya ini pada akhirnya berimplikasi pada munculnya pemburu rente dalam impor pangan. Ini dipicu oleh karut-marut data pangan dan disparitas harga internasional versus lokal yang menggiurkan, membuat pemburu rente merajalela memanfaatkan berbagai celah yang ada," tegasnya dalam diskusi menyoal rent seeking impor pangan di Jakarta, Rabu (18/4).

Enny menegaskan meskipun julukan negara agraris telah cukup lama disematkan kepada Indonesia, faktanya sampai saat ini berbagai kebutuhan pangan masyarakat masih 'perlu' didatangkan dari luar negeri atau impor. Persoalannya, kian hari kebutuhan impor pangan kian meninggi. Bukannya semakin menuju pada kemandirian, RI justru semakin menyandarkan kecukupan pasokan pangan yang berasal dari luar.

Kemandirian Pangan

Upaya menjaga stabilitas harga pangan lebih didominasi kebijakan importasi, dibanding implementasi strategi pembangunan pertanian menuju bangsa mandiri pangan. "Jika kebijakan impor pangan tak bisa diminimalkan, entah kapan cita-cita kemandirian pangan bisa direalisasikan," katanya.

Enny meminta pemerintah melakukan sejumlah perbaikan di sektor pangan. Dengan pertimbangan kondisi perekonomian, keseimbangan perdagangan dan daya saing produk-produk, sebaiknya dilakukan alternatif kebijakan berupa substitusi impor atau bisa juga dengan menaikkan bea masuk barang impor khususnya barang-barang pangan.

Selain itu, secara menyeluruh mengevaluasi kebijakan impor pangan , baik dalam sistem perencanaan,pemberian izin, formula dan prosedur maupun aturan teknis impor. "Termasuk juga mengevaluasi sistem kuota dalam pemberian dan penunjukan ijin impor,"ungkap Enny.

Sebagaimana diketahui, dalam sepuluh tahun terakhir lonjakan impor pangan sangat drastis.

ers/AR2