![Impor Bawang Putih](https://koran-jakarta.com/images/article/phpd96jqe_resized.jpg)
Impor Bawang Putih
![Impor Bawang Putih](https://koran-jakarta.com/images/article/phpd96jqe_resized.jpg)
Kasus dugaan korupsi ini mengingatkan kita kembali pada sejumlah kasus suap di sektor pangan. Setidaknya sudah ada tiga kasus yang diusut komisi antirasuah, yaitu korupsi kuota gula impor yang menjerat Irman Gusman (Ketua DPD RI) pada 2017, korupsi impor daging yang menjerat Patrialis Akbar (Hakim MK) pada 2017, serta korupsi penambahan kuota daging impor sapi yang menjerat Luthfi Hasan Ishaaq (Presiden PKS) pada 2013.
Masalah kuota impor itu memang menjadi salah satu celah korupsi di Indonesia. Apalagi negara belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Dalam konteks impor pangan, kuota diperlukan agar negara memproteksi hasil produksi dalam negeri. Tapi sayangnya, kuota tersebut kemudian menjadi celah bagi pengusaha untuk meraup keuntungan. Para pengusaha ini pun akhirnya bermain dengan politisi di DPR demi mendapat jatah sebagai importir.
Politisi menggunakan pengaruhnya. Para politikus menjual pengaruh mereka agar mempengaruhi eksekutif memberikan slot bagi pengusaha bawaan mereka. Sebagai gantinya, pengusaha memberikan fee besar kepada anggota legislatif sebagai uang balas budi. Modus seperti inilah yang akhirnya menjerat mantan Ketua DPD RI Irman Gusman dan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq.
Upaya lobi dengan uang tidak hanya lewat politisi, tapi juga bisa langsung ke pejabat pembuat kebijakan. Sayangnya permasalahan kuota impor ini juga diperburuk oleh minimnya transparansi pemilihan importir. Publik tidak bisa memantau langsung proses seleksi importir yang mendapat jatah impor. Dengan demikian, ruang gelap tersebut menjadi media transaksi antara politikus, pengusaha, dengan pejabat terkait untuk meraup keuntungan.
Tanpa transparansi, masalah korupsi kuota impor, seperti OTT KPK tentang impor kuota bawang putih bisa saja terulang kembali. Padahal kasus dugaan korupsi dalam impor pangan ini sangat merugikan petani, konsumen dan bangsa Indonesia. Kita berharap KPK serius dan intens dalam menangani kasus korupsi di sektor pangan ini. Kita juga mendorong Presiden Jokowi memberikan atensi lebih dengan menempatkan pejabat-pejabat yang berintegritas tinggi yang akan menangani sektor pangan ini di kabinet mendatang.
Komentar
()Muat lainnya