IMF: Penurunan Inflasi Terlalu Dini Dirayakan

» Biaya keterlambatan dalam mencapai kesepakatan penanganan utang ditanggung secara akut oleh negara- negara peminjam dan rakyatnya.

» Pemerintah harus fokus memperhatikan harga pangan karena kontribusinya yang cukup besar terhadap inflasi.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa aktivitas ekonomi global masih melambat pada tahun ini, terutama di sektor manufaktur. Hal itu menyebabkan prospek pertumbuhan jangka menengah tetap lemah.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, dalam pertemuan para menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral di India, seperti dilansir US News, Rabu (19/7), juga menyoroti inflasi utama di sejumlah negara yang masih terlalu tinggi. Begitu pula inflasi inti tetap kaku meskipun ada pengetatan kebijakan moneter yang signifikan.

"Meskipun ada kemajuan, pekerjaan belum selesai, kebijakan moneter harus tetap berada di jalurnya. Perayaan yang terlalu dini dapat membalikkan keuntungan yang diperoleh dengan susah payah sejauh ini dalam proses disinflasi," kata Georgieva.

Menurunkan inflasi, katanya, adalah prioritas utama bagi negara-negara, bersamaan dengan upaya untuk membangun kembali penyangga fiskal dan reformasi peningkatan pertumbuhan.

"Untuk mendukung upaya reformasi ini, IMF juga akan memperluas pekerjaannya dalam memobilisasi sumber daya dalam negeri, meningkatkan kualitas belanja negara, membangun pasar modal yang dalam dan memperbaiki lingkungan untuk investasi swasta, baik domestik maupun asing," papar Georgiva.

Georgiva juga menekankan perlunya memperkuat jaring pengaman keuangan global, termasuk meninjau sumber daya kuota IMF.

Ia juga menyoroti kemajuan yang dibuat dalam memulihkan keberlanjutan utang menyusul kesepakatan baru-baru ini tentang restrukturisasi utang Zambia. Meski demikian, proses restrukturisasi utang tetap harus lebih cepat dan efektif.

"Biaya keterlambatan dalam mencapai kesepakatan tentang penanganan utang yang dibutuhkan ditanggung secara akut oleh negara-negara peminjam dan rakyatnya, yang paling tidak mampu menanggung beban ini," tambah Georgiva.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, mengatakan peringatan IMF itu menandakan pemerintah harus mewaspadai kenaikan inflasi, khususnya di sektor pangan. Bila lengah, malah bisa meningkat menjadi hiperinflasi. Apalagi saat ini tengah terjadi kenaikan harga daging ayam. Pemerintah harus turun ke lapangan, mengawasi distribusi daging ayam dan mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan kenaikan harganya.

"Kalau persoalannya adalah pada harga pakan impor yang tinggi maka pemerintah harus siap subsidi. Begitu pula kalau masalahnya ada produsen yang menahan pasokan ayam, pemerintah seharusnya menindak sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli," kata Eugenia.

Harga Pangan

Pemerintah, tambahnya, harus benar-benar fokus memperhatikan harga pangan, karena kontribusinya yang cukup besar terhadap inflasi. Selain ayam, produksi beras juga harus diawasi agar ketika El Nino datang lumbung pangan sudah penuh.

Inflasi memang bukan hal baru, tetapi yang dikhawatirkan ialah hiperinflasi. "Itu yang ditakutkan, makanya antisipasi perlu disiapkan dari sekarang. Jangan sampai terjadi masalah pada pasokan, produksi juga harus dijaga," paparnya.

Diminta secara terpisah, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan situasi dunia memang menghendaki siapa pun pemegang otoritas di mana pun berada untuk berfokus pada penciptaan stabilitas. Sebab, secara makro sedang ada shifting atau perubahan besar-besar dalam fundamental ekonomi terutama dengan adanya pandemi sebagai katalisator.

Ekonomi offline shifting ke online selama pandemi, namun begitu pandemi selesai, offline kemudian mendapatkan kekuatannya kembali meskipun situasi tak sama lagi dengan sebelum pandemi.

Salah satu tantangan utama ekonomi pascapandemi adalah naiknya inflasi karena belum seimbangnya antara mesin produksi yang berhenti sementara selama pandemi dan kemudian permintaan yang cepat pascapandemi. Begitu pula perubahan-perubahan di dalam penyediaan bahan baku dan juga permintaan-permintaan baru.

Sebab itu, otoritas moneter Indonesia harus mengkaji ulang kebijakan moneter yang telah diterapkan. Peningkatan inflasi yang terus-menerus memerlukan penanganan yang hati-hati dan tepat sasaran.