Ikuti Jejak Indonesia, Malaysia juga Tolak Jatuhkan Sanksi kepada Rusia atas Invasi ke Ukraina karena Hal Ini

Pemerintah Malaysia baru-baru ini dikabarkan mengikuti jejak Indonesia yang enggan menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina, seraya menunggu keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, sikap itu diambil lantaran Malaysia tetap pada pendirian mereka yang tidak memihak siapapun dalam konflik yang melibatkan Rusia dan negara tetangganya, Ukraina.

Saifuddin lantas mengatakan bahwa negaranya tidak mengakui sanksi sepihak dalam bentuk apa pun dan terhadap negara mana pun, sepanjang resolusi sanksi tersebut tidak diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).

"Ini selalu menjadi prinsip Malaysia. Jika ada sanksinya harus melalui PBB, dan jika resolusinya disahkan oleh PBB, maka sebagai anggota PBB harus menghormati dan mematuhinya," kata Saifuddin dilansir dari Malay Mail.

Walau memilih tetap netral, Saifudin menekankan bahwa Malaysia tidak pernah membenarkan dan memaafkan agresi oleh negara manapun yang mengancam kedaulatan negara lain.

"Kami terus mendorong kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik ini. Kita tahu bahwa ada orang-orang yang bekerja untuk membuat kedua belah pihak mengakhiri konflik ini. Kami tidak terlibat sejauh itu tetapi kami melibatkan berbagai aktor yang secara aktif mengerjakan ini," lanjut Saifuddin.

Alih-alih menyiapkan paket sanksi kepada Rusia, Saifuddin lebih memfokuskan dampak sanksi ekonomi terhadap Rusia bagi warga Malaysia, khususnya mahasiswa yang belajar di Rusia. Menurut dirinya, kesejahteraan dan keselamatan warga Malaysia yang berada di Rusia menjadi atensi khusus hingga saat ini.

Sejauh ini terdapat 816 orang Malaysia di Rusia. Mereka terdiri dari 779 mahasiswa dan 37 ekspatriat.

Saifuddin menambahkan, Kementerian Luar Negeri Malaysia tengah meninjau situasi konflik Rusia dan Ukraina dengan cermat dan terus menerima informasi mengenai dampak konflik tersebut dari Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional.

Walaupun warga Malaysia di Rusia sampai saat ini masih dapat melakukan transaksi keuangan melalui layanan Union Pay, bank Rusia yang melakukan layanan Union Pay sejauh ini hanya terbatas pada tiga bank.

Sikap Malaysia yang menolak memberikan sanksi kepada Rusia itu mirip dengan Indonesia yang juga belum berencana memberikan sanksi apapun kepada Rusia.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan bahwa Indonesia hanya akan mengikuti aturan sanksi yang dijatuhkan PBB.