IKN, Solusi Atasi Ketimpangan Antarwilayah

Sri Mulyani mengatakan, penyebab terjadinya ketimpangan antardaerah karena daerah belum mengoptimalkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari APBN untuk pembangunan desanya. Sedangkan TKDD merupakan komponen terbesar dalam APBD, sekitar 70 persen.

Mau tak mau, pemerintah pusat harus menekan pemda dalam menggunakan pemanfaatan anggaran, terutama TKDD. Banyak daerah akan tetap sulit untuk mengejar ketertinggalan bila tidak ada intervensi atau arahan dari pusat, khususnya yang berada di Indonesia Timur seperti kabupaten-kabupaten baru hasil pemekaran.

Apalagi dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undangtentang APBN 2020 beserta Nota Keuangannya, Presiden Joko Widodo sudah berjanji akan fokus pada pengurangan ketimpangan antarwilayah. Presiden berjanji akan meneruskan pembangunan beberapa kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang dan perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

Bila ketimpangan antarwilayah dibiarkan tanpa ada upaya mengatasinya secara serius, ke depan pasti akan semakin parah. Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur pun dilakukan dalam rangka ini, sehingga akan mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi bagi seluruh wilayah Indonesia.