Nasional Luar Negeri Ekonomi Daerah Megapolitan Olahraga Rona Genvoice Kupas Splash Wisata Perspektif Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kebijakan Pemerintah

IKN Diharapkan Dorong Akselerasi Pembangunan

Foto : ANTARA/HO-YKAN

Kasi Evaluasi Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam-Berau KLHK Selly Oktas Hariany Ayub dan Ketua Forum DAS Mahakam Mislan bersama narasumber lain dan peserta saat Diskusi Kajian Pengelolaan DAS Mahakam, pekan lalu.

A   A   A   Pengaturan Font

SAMARINDA - Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan dapat mendorong akselerasi pembangunan di wilayah sekitarnya. Dengan semua itu akan berimbas pada kenaikan populasi penduduk.

"Saya berharap keberadaan IKN Nusantara akan mendorong akselerasi pembangunan yang berimbas pada kenaikan populasi penduduk," kata Kasi Evaluasi Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam-Berau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selly Oktas Hariany Ayub, di Samarinda, Senin (28/3).

Menurut Selly, semua itu jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang tepat, dapat menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung sumber daya air yang ada di area IKN Nusantara ataupun kawasan penyangga.

Untuk Selly menyampaikan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya menyelamatkan kualitas air Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam di Provinsi Kaltim dan sebagian Kalimantan Utara (Kaltara) karena sejak beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.

"Walau DAS Mahakam tidak masuk dalam 15 DAS prioritas yang kritis dan mendesak dipulihkan di Indonesia, namun keberadaannya perlu mendapat perhatian," ujar Selly.

Lahan Kritis
Selain sudah mengalami penurunan kualitas air, katanya, DAS Mahakam mengalami peningkatan lahan kritis dan pendangkalan, sehingga sering terjadi banjir dan kekeringan.

Menurut dia, pengelolaan DAS dan pemulihan lahan kritis tidak serta merta menyelesaikan isu DAS Mahakam, karena aspek kelembagaan atau perilaku kelembagaan merupakan permasalahan utama dalam pengelolaan DAS.

Aspek kelembagaan dipandang penting karena bentang alam DAS bersifat lintas administrasi atau batas DAS belum bersesuaian dengan batas administrasi.

"Tidak ada satu pun lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam pengelolaan DAS dari hulu ke hilir. Koherensi sistem kelembagaan dapat mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan DAS," ujarnya dalam rilis Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang diterima Senin.

Ketua Forum DAS Mahakam, Mislan mengatakan dalam periode 2020-2021 terdapat 30 kejadian banjir di seluruh Provinsi Kaltim dengan masyarakat yang terdampak lebih dari 80 ribu jiwa.

Wilayah yang terdampak banjir tersebut, katanya, meliputi seluruh kabupaten dan kota, termasuk area yang direncanakan sebagai kawasan IKN Nusantara.

"Isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan sumber daya air di Kaltim adalah masih lemahnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas," ujarnya.

Sebelumnya, General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra), Saleh Siswanto mengatakan pasokan listrik di IKN Nusantara lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu dengan membangun Sistem Kelistrikan Interkoneksi Mahakam yang memanfaatkan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan.

"Sistem Mahakam memiliki daya mampu 911 Mega Watt (MW) dengan beban puncak saat ini 501 MW, atau kelebihan daya hingga 410 MW. Penggunaan pembangkit berbasis energi baru terbarukan untuk menciptakan kawasan yang nol emisi," kata Saleh.

Namun demikian, dalam persiapan pembangunan ini, PLN Kalimantan Timur dan Utara juga menyiapkan suplai dari Sistem Kelistrikan Interkoneksi Mahakam, sistem pembangkitan dan distribusi yang selama ini melayani kebutuhan listrik Kalimantan Timur.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Antara, Selocahyo Basoeki Utomo S

Komentar

Komentar
()

Top