IKN Baru Membuat Pembangunan Lebih Merata

» Realokasi penduduk akan meredam bubble property di Jakarta sekaligus meningkatkan kesejahteraan ASN di IKN baru.

» IKN dengan konsep green city dan resources melimpah akan menjadi pusat ekonomi baru.

JAKARTA - Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur dinilai sebagai keputusan yang tepat karena akan membuat pembangunan lebih merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa.

Meskipun mendapat banyak kritikan terutama di masa pandemi Covid-19, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap menjalankan proyek pembangunan IKN sambil menangani pandemi dan dampaknya.

Kritikan terhadap pemerintah yang menyatakan pembangunan itu tidak bermanfaat dinilai banyak disampaikan mereka yang menikmati keuntungan dari bubble property (harga properti melambung). Mereka tidak pernah memikirkan, banyak sekali warga yang kerjanya di Ibu Kota Negara saat ini, tetapi tidak mampu beli rumah di Jakarta, bahkan di bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) pun tak mampu.

Jakarta sebagai Ibu Kota memang dikenal sebagai salah satu kota termahal di dunia, menurut Bank Julius Baer's Global Wealth and Lifestyle Report 2021. Dari semua kota di dunia, Jakarta berada di peringkat 20 termahal. Sungguh aneh, Indonesia yang masuk dalam negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), Ibu Kotanya masuk dalam daftar kota termahal di dunia.

Masuknya Jakarta sebagai kota termahal diakibatkan oleh ketimpangan ekonomi karena intermediasi perbankan yang buruk. Kredit banyak dikucurkan untuk ajang spekulasi di properti, sehingga terjadi penggelembungan, bukan ke sektor produktif.

Keputusan politik Presiden Jokowi untuk tetap melanjutkan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur oleh para pakar ekonomi dinilai 100 persen benar karena membuat pemerataan pembangunan. Uang tidak hanya beredar di Jabodetabek, tetapi terdistribusi lebih merata.

Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Rizal Edy Halim, mengatakan IKN setidaknya akan merealokasi penduduk yang saat ini berpusat di Jawa. Realokasi dan redistribusi penduduk tersebut akan meredam bubble properti dan di sisi lain akan meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya para Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN yang baru.

Dengan gaji ASN di Ibu Kota saat ini, bagi yang belum memiliki rumah, penghasilannya habis digunakan untuk membayar sewa rumah yang mahal. Sedangkan di tempat baru, karena sudah terencana dengan baik, tingkat kesejahteraannya jauh lebih baik. "Ini juga termasuk penggunaan lahan properti dan industri serta jumlah kendaraan," kata Rizal.

Dengan realokasi penduduk, maka tingkat polusi di Jakarta, terutama sebelum Covid-19 yang sempat menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia bisa diredam.

Senada dengan Rizal, Pengamat Energi, Fabby Tumiwa, mengatakan pemindahan IKN bukan hanya karena pertimbangan memburuknya kualitas udara di Jakarta, tetapi juga perlunya membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dalam rangka pemerataan.

Presiden Jokowi, kata Fabby, juga mempunyai legacy membangun IKN bernapaskan kebinekaan, modern, hijau, dan berkelanjutan. Apalagi, di IKN seluruhnya akan menggunakan energi terbarukan 100 persen yang dikombinasi dengan teknologi jaringan cerdas dan bangunan yang hemat energi, serta kendaraan tanpa emisi.

"Kalau IKN menjadi green city kan luar biasa, bisa menjadi kota percontohan bagi seluruh Nusantara," kata Fabby.

Pusat Ekonomi Baru

Secara terpisah, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Candra Fajri Ananda, mengatakan keputusan memindahkan IKN tepat, karena desain tata ruangnya lebih terencana dan transportasi lebih efisien dan menjadi pusat ekonomi baru.

"Dengan lahan kosong di Kalimantan, pemerintah bisa membuat desain yang lebih komprehensif terkait fungsi IKN, baik sebagai pusat pemerintahan dan posisi strategis lainnya seperti penyiapan infrastruktur e-government lebih mudah," kata Candra.

Selanjutnya, jarak antara ujung pemerintah daerah (Papua atau Aceh) bisa menjadi lebih murah (di tengah-tengah), terutama koordinasi menjadi lebih baik. Selain itu, bisa dioptimalkan menjadi pusat ekonomi juga, terutama industri. Apalagi, resources di wilayah tersebut (termasuk di Sulawesi) melimpah, sehingga beban Pulau Jawa semakin berkurang terutama dalam penyediaan lapangan kerja. n ers/SB/E-9