IESR Dorong Lima Rekomendasi untuk Mencapai Kemandirian Energi

Jakarta - Proses transisi energi di Indonesia yang penuh tantangan memerlukan komitmen nasional dan kepemimpinan yang kuat untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung adil bagi masyarakat dan bermanfaat bagi pembangunan manusia, mencapai swasembada energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi sesuai cita-cita Presiden Prabowo. Lima tahun mendatang akan menentukan apakah Indonesia akan berhasil keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) melalui transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi hijau.

Pesan inilah yang salah satunya akan didorong oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 yang akan berlangsung pada 4-6 November 2024, di Jakarta. IETD adalah acara tahunan, yang telah diselenggarakan selama tujuh tahun berturut-turut. Tahun ini pembahasannya akan berpusat pada "Mewujudkan Transisi Energi yang Berkeadilan dan Tertata".

IETD 2024 akan meninjau perkembangan transisi energi, implikasi, peluang dan keterkaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan perencanaan lintas sektor seperti perencanaan pembangunan, pengembangan industri, pendidikan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana lingkungan. Melalui 11 sesi dengan ragam topik dan format, IETD menghadirkan 50 pembicara, panelis dan moderator nasional dan internasional. IETD akan menyoroti transisi energi dari berbagai sudut pandang kelompok dan sektoral sehingga menekankan pentingnya arah yang jelas dan dukungan berbagai aktor. IESR dan ICEF membuka kesempatan bagi semua pihak dapat terlibat dalam diskusi IETD. Informasi detail mengenai acara dan pembicara dapat mengakses ietd.info.

Menyongsong IETD 2024 dan memanfaatkan momentum pemerintahan baru di Indonesia, IESR mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjadikan transisi energi sebagai misi nasional untuk mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan energi, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memenuhi komitmen pemangkasan emisi gas rumah kaca demi mencegah memburuknya pemanasan global.

Pada Conference of Parties (COP-28) tahun lalu, Indonesia bersama dengan 200 negara menyepakati keputusan COP untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat (triple up) dan melipatgandakan upaya efisiensi energi (double down) pada tahun 2030. IESR menilai, Indonesia dalam masa kepemimpinan Presiden Prabowo lima tahun ke depan perlu mengintegrasikan komitmen ini dalam perencanaan energi nasional dan sektoral, serta mengeluarkan kebijakan yang menghasilkan percepatan pembangunan energi terbarukan.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, menuturkan IESR akan menyampaikan surat resmi kepada para menteri terkait yang merangkum lima rekomendasi utama untuk mempercepat transisi energi. Menurutnya, salah satu indikator yang menunjukan komitmen pemerintah terhadap transisi energi adalah naiknya tingkat bauran energi terbarukan pada listrik dan bahan bakar cair, dan menurunnya penggunaan energi fosil.

"Jaminan percepatan transisi energi berkeadilan terletak pada peningkatan target bauran energi terbarukan Indonesia serta strategi untuk merealisasikannya dalam dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Selanjutnya, peningkatan target bauran energi terbarukan ini perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang akan disampaikan kepada Badan Iklim PBB tahun depan. Pemerintah perlu menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi, yang selaras dengan pembatasan suhu bumi di 1,5 derajat Celcius," ungkap Fabby pada Media Briefing IETD 2024: Memo Kebijakan Transisi Energi di Indonesia (31/10/2024).

Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Sistem Energi, IESR, menyoroti pula topik swasembada energi yang kerap disuarakan oleh Presiden Prabowo. Menurutnya, swasembada energi dapat tercapai dengan memanfaatkan energi terbarukan terutama surya, angin dan baterai.

"Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan tersebar di seluruh Indonesia. Pengembangan energi terbarukan berbasis potensi sumber energi terbarukan di masing-masing daerah dapat meningkatkan akses energi yang berkelanjutan, harga energi yang terjangkau, resiliensi dan ketahanan energi nasional, dibandingkan pembangunan sumber daya energi skala besar yang terpusat," imbuh Deon.

IESR mendorong kepemimpinan yang kuat dengan mengedepankan kemitraan dan kolaborasi baik dengan pemangku kepentingan dalam negeri maupun internasional. IESR menilai kolaborasi antara pemerintah, BUMN dan sektor swasta di dalam negeri perlu diperkuat sesuai tugas dan perannya masing-masing.

Arief Rosadi, Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR, Presiden Prabowo dapat menunjukan kepemimpinan strategis untuk membangun dan memperkuat kerjasama Selatan-Selatan melakukan transisi energi yang berkeadilan. Peran serta Indonesia dalam berbagai forum internasional baik di UNFCCC, G20, ASEAN, Belt and Road Initiative (BRI) Forum for International Cooperation, dan Indonesia Africa Forum, serta politik luar negeri bebas aktif menjadi modalitas yang besar bagi Indonesia untuk memimpin agenda transisi energi dan pencapaiannya di negara-negara bumi selatan (Global South).

"Presiden Prabowo dapat mendorong kerjasama selatan-selatan untuk mendukung dan memfasilitasi transisi energi dan pembangunan inklusif di negara-negara berkembang, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan mereka," kata Arief.

Terwujudnya kerjasama Selatan-Selatan yang intens tidak hanya berkontribusi pada upaya penurunan emisi Indonesia di sektor energi, tetapi juga mendukung transfer pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan industri energi terbarukan domestik dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi delapan persen lewat peningkatan investasi infrastruktur energi bersih.

Memo Kebijakan Transisi Energi Indonesia dari IESR memuat 5 rekomendasi utama yaitu, pertama, menegaskan komitmen politik yang kuat untuk transisi energi. Kedua, mencapai swasembada energi melalui energi terbarukan. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memanfaatkan momentum transisi energi. Keempat, meningkatkan peran dan kontribusi berbagai aktor dalam transisi energi. Kelima, memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk mendukung agenda transisi energi.