Ibu Kota Baru Diputuskan 2019

JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan persiapan pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia dari Jakarta ke luar Jawa. Bahkan, pemerintah menargetkan lokasi pemindahan ibu kota sudah bisa ditetapkan pada 2019 ini. "Kajian ini akan kita finalkan tahun ini sehingga keputusan lokasi 2019 dan 2020 bisa dilakukan persiapan pembangunan khusunya infrastruktur dasar," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam diskusi soal 'Ibu Kota Baru' di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/5).

Ia menjelaskan, keputusan lokasi baru tersebut juga akan diikuti adanya beberapa produk hukum yang diperlukan, terutama soal rencana tata ruang (RTR) "RTR direvisi untuk wilayah ibu kota baru, juga insentif. Kita ingin dorong meski biaya tidak murah namun pengunaan APBN seminimal mungkin. Jadi, kita buat aturan khusus agar swasta dan BUMN bisa terlibat. Dengan DPR akan kami bahas penetapan UU sekaligus persetujuan Ibu kota baru," jelas Bambang. Bambang menambahkan, bahwa ibu kota baru nantinya akan didesain maksimal dengan 1,5 juta orang. "Ini sudah perhitungkan maksimalnya.

Perkiraan PNS pusat (eksekutif ), legislatif dan yudikatif, perkiraan 200 ribu orang," ucap Bambang. Selanjutnya, TNI dan Polri sekitar 25 ribu. Pihak keluarga dengan estimasi yang pindah 4 anggota. "Artinya 800 ribu, pelaku bisnis 300 ribu seperti di Washington DC. Jadi, otal 1,5 juta orang," tutup Bambang. Anggota DPR RI, Misbakhun mengatakan keberanian Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan pemindahan ibu kota dipastikan akan mendapat dukungan dari DPR. "Momentumnya sangat tepat. Kajiannya juga sudah siap dan perhitungan politiknya juga tepat. Dukungan politik menjadi sangat penting untuk merealisasikan pemindahan ibu kota," kata Misbakhun.

Bahkan, Misbakhun optimis pembiayaan yang diperlukan untuk membangun ibu kota baru tersebut bisa ditekan seminimal mungkin dengan mengandalkan kekuatan BUMN dan swasta. "Yang terpenting adalah pemerintah duduk bersama dengan DPR untuk memperkuat dukungan politik, dan membahas aturan hukum terkait ibu kota ini, misalnya dengan memasukkan pembahasan aturannya dalam Program Legislasi Nasional Prioritas," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....