Hukum Demi Kebaikan

Kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung menjadi manipulatif, dan hukum dijadikan alat pembenaran terhadap praktek-praktek yang tersembunyi. Relasi kuasa yang timpang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif mengakibatkan kecenderungan manipulatif dalam penegakan hukum. Kekuasaan yang dipegang oleh satu tangan cenderung menggunakan hukum untuk membungkam lawan-lawan politik dan orang-orang yang tidak seide.

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah prinsip dasar dalam sistem demokrasi untuk mencegah terjadinya tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun, ketika salah satu cabang kekuasaan terlalu dominan atau ada intervensi yang tidak semestinya, keseimbangan ini rusak dan penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Fungsi silang antara ketiga cabang kekuasaan harus dijaga agar tercipta sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adil. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan adalah cermin dari penegakan hukum yang sejati. Penegakan hukum yang sejati membutuhkan manusia-manusia penegak hukum yang memiliki karakter, komitmen, dan jiwa negarawan.

Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang memiliki hati nurani dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, hukum yang berkeadilan harus mampu menjamin hak-hak asasi manusia dan memberikan perlindungan yang sama bagi semua warga negara.
Halaman Selanjutnya....