"Holding" Perkuat Pasokan Migas

BATAM - Pembentukan induk usaha (holding) badan usaha milik negara sektor minyak dan gas (migas) dapat meningkatkan utilitas infrastruktur dan memperkuat rantai pasok migas. Holding Migas juga bisa meningkatkan pelayanan gas bumi ke seluruh Indonesia.

"Infrastruktur PGN dan Pertagas jadi satu, seperti pipa transmisi atau distribusinya, itu bisa lebih meningkatkan utilitas serta efisiensi bagi operasional keduanya," kata Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), GigihPrakoso, dalam sesi berbagi bersama pekerja di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/11).

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan pembentukan Holding Migas dengan PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai induk perusahaan. Holding ini merupakan strategi untuk memperkuat sektor energi nasional.

"Dengan induk Pertamina, maka entitas usaha milik negara di sektor energi bisa harmonis," ujar Gigih. Integrasi infrastruktur PGN dan Pertagas akan memperkuat portofolio hilir gas.

Secara langsung, subholding gas itu menguasai lebih dari 96 persen portofolio hilir gas. Hal ini juga untuk merealisasikan ketercapaian target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) hingga 2025, di antaranya sebanyak 4,7 juta sambungan rumah tangga baru, 6.302 kilometer pipa hilir, dan 5.437 kilometer pipa hulu.

"Dengan kekuatan tersebut, pelayanan gas bumi untuk semua segmen bisa dinikmati rakyat dari Aceh hingga Papua. Pada akhirnya, visi masa depan adalah menjadikan PGN sebagai pemain bisnis gas yang berskala global, dengan terlebih dulu memperkuat bisnis gas di dalam negeri," kata Gigih.

Tidak Merata

Ia menyatakan gas bumi merupakan sumber energi potensial yang mempunyai prospek cerah. Apalagi, Indonesia masih menyimpan banyak kandungan gas bumi yang belum dieksplorasi sepenuhnya.

Namun, pemanfaatan gas bumi belum optimal karena manajemen rantai pasok yang masih lemah. Terlebih, bagi entitas usaha milik negara terdapat beberapa korporasi pelat merah yang bermain di sektor yang sama.

Hal itu membuat pengelolaan dan pelayanan dari entitas milik negara menjadi tidak maksimal, dan menyebabkan penyebaran infrastruktur dan harga tidak merata, terutama bagi segmen industri yang masih membutuhkan peyangga dari sisi pasokan bahan bakar.

Di sisi lain, infrastruktur gas yang juga terpisah-pisah menimbulkan kondisi yang tidak ideal bagi penguatan sektor energi nasional. "Lebih maju dari sekadar sinergi BUMN, untuk sektor energi, pemerintah menyusun langkah maju untuk pembentukan Holding Migas," kata dia.

Pada bagian lain, Gigih memaparkan pemanfaatan gas bumi belum optimal sebab manajemen rantai pasok yang masih lemah. Terlebih, bagi perusahaan BUMN karena terdapat beberapa korporasi pelat merah yang bermain di sektor yang sama.

"Hal ini membuat pengelolaan dan pelayanan dari entitas milik Negara menjadi tidak maksimal, sehingga menyebabkan tidak meratanya infrastruktur dan harga, terutama bagi segmen industri yang masih membutuhkan peyangga dari sisi pasokan bahan bakar," kata Gigih.

Di sisi lain, infrastruktur gas yang juga terpisah-pisah menimbulkan kondisi yang tidak ideal bagi penguatan sektor energi nasional, terutama bagi industri nasional. Problematika tersebut merupakan salah satu contoh kendala bagi visi membangun kedaulatan energi nasional.

Paling konkret, ungkap Gigih, dengan bersatupadunya PGN dan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan meningkatkan utilisasi infrastruktur dan memperkuat rantai pasok.

"Infrastruktur PGN dan Pertagas jadi satu, seperti pipa transmisinya atau distribusinya, itu bisa lebih meningkatkan utilitas serta efisiensi bagi operasional keduanya," sambungnya. Ant/AR-2