"Holding" Infrastruktur dan Perumahan Dipercepat

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mempercepat pembentukan induk perusahaan (holding) infrastruktur serta holding perumahan dan pengembangan kawasan.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius K Ro, meyakini jika pembentukan dua holding tersebut dapat meningkatkan kapasitas BUMN dalam mendukung pembangunan nasional.

Hal itu disebabkan akan ada kenaikan nilai aset, yang kemudian akan mendongkrak kemampuanleverage sehingga kemampuan BUMN pun meningkat.

"Dengan holding, BUMN bisa melakukan joint financing. Balance sheet perseroan pun akan menjadi lebih kuat. Kemudian,

ditopang dengan skema bisnis yang lebih terintegrasi," ujar Aloy secara tertulis, di Jakarta, Minggu (18/11).

Holding BUMN Infrastruktur akan terdiri dari enam perusahaan dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai lead holding, dan didukung anggota holding yaitu PT Jasa Marga Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk, PT Yodya Karya, dan PT Indra Karya.

Sementara Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan beranggota tujuh perusahaan dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) sebagai lead holding.

Adapun tujuh anggota holdingnya dan terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Virama Karya, PT Amarta Karya, PT Indah Karya, dan PT Bina Karya.

Pemerataan Infrastruktur

Sementara itu, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) sekaligus Ketua Program Director Holding Infrastruktur, Bintang Perbowo, menyebut holding akan semakin meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia karena saat ini pihaknya sedang menjalankan tugas membangun tol Trans-Sumatera.

Maka, dengan kemampuan keuangan yang lebih besar dalam holding, Hutama Karya dapat menduplikasi proyek sejenis pada wilayah lainnya.

"Kalau leverage lebih besar, kami bisa menjalankan pembangunan tol lainnya di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua," ujar dia.

Tak kalah bermanfaat, melalui holding perumahan dan pengembangan kawasan, BUMN juga akan mendukung pemerintah dalam menyediakan kebutuhan perumahan nasional dengan harga yang terjangkau.

Anggota Program Director Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan, Novel Arsyad, menerangkan dengan sinergi dan konsolidasi BUMN di bawah payung holding maka akan tercipta kemandirian keuangan serta peningkatan kapasitas pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perumahan nasional.

"Belum ada BUMN yang melakukan pembangunan mega township, seperti BSD City, kami akan ada di skala itu. Kami ingin tak hanya buat perumahan, namun juga sebuah kawasan pemukiman yang ditopang dengan segala fasilitas pendukungnya," kata Novel yang juga Direktur PT Wijaya Karya Tbk.

Terkait lokasi Mega Township, Novel mengungkapkan telah melirik sejumlah titik di Pulau Jawa dan berdekatan dengan akses jalan tol. "Lokasi sudah cukup banyak. Kalau bicara jalan tol yang ada di Jawa kan cukup banyak," lanjut Novel.

Pembentukan kedua holding tersebut akan memiliki empat tahapan, pertama, yakni legalitas hukum berupa Peraturan Pemerintah sehubungan dengan penambahan penyertaan modal negara pada Hutama Karya dan Perumnas.

Kedua, penetapan Keputusan Menteri Keuangan sehubungan dengan nilai inbreng pada Hutama Karya dan Perumnas.

Ketiga, yakni penetapan akta inbreng. Ketiga, tahap target dilakukan pada Desember 2018. Sementara, tahap keempat yakni proses mengubah nama entitas anggota holding dengan menghilang kata Persero melalui Rapat Umum Pemegang Saham anggota holding rencananya dilaksanakan paling lambat pada Mei 2019. Ant/AR-2