Hoaks Tetap Membayakan

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, menyebut elektabilitasnya bersama Ma'ruf Amin di Jawa Barat sempat turun karena penyebaran hoaks dan fitnah. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu pengurus dan anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulawesi Tenggara di Kendari, Sabtu (2/3/2).

Menurut Jokowi, di Provinsi Jawa Barat, 1,5 bulan yang lalu, pihaknya sudah menang 4 persen. Tiba-tiba tidak ada alasan, elektabilitas anjlok 8 persen. Semua itu tidak lain karena pengaruh hoaks dan fitnah yang terus diembuskan.

Hoaks, ujaran kebencian, politisasi agama terus diproduksi masyarakat yang punya tujuan politik tertentu guna menghancurkan lawan. Padahal, akibatnya jauh sangat berbahaya. Bukan saja bagi lawan politik, tapi bangsa secara keseluruhan yaitu timbulnya perpecahan masyarakat.

Semua sangat prihatin dengan fenomena hoaks dan ujaran kebencian yang masih saja terjadi. Masyarakat penyebar hoaks seolah tak jera dengan tindakan tegas aparat kepolisian menangkap dan mengadili para penyebar hoaks. Aktor intelektual atau provokator penyebar hokas seolah tertawa mendengar dan melihat terbelahnya masyarakat akibat ulah mereka.

Saran sudah disuarakan banyak pihak, termasuk pemerintah agar masyarakat tidak melakukan tindakan pembodohan dan konyol. Tapi, produksi hoaks terus saja dilakukan dan kini malah dilakukan secara langsung, door to door, kepada masyarakat. Timbul pertanyaan, ada apa dengan masyarakat yang sangat mudah percaya pada informasi tak berdasar dan tak benar?

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pun mengadakan riset tentang fenomena hoaks ini di sejumlah provinsi untuk mengetahui, daerah yang sangat parah terpapar hoaks dan cara mengatasinya. Hasilnya, daerah Jawa Barat dan Banten menjadi wilayah rawan hoaks khususnya berkaitan dengan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut peneliti LIPI, Amin Mudzakir, Jawa Barat dan Banten memiliki kultur Islam politik yang kuat. Di daerah itu, hoaks mengenai "Presiden Joko Widodo PKI" gampang tersebar dan dipercayai. Penelitian LIPI pada 2018 itu menemukan ada sembilan daerah, yaitu Aceh, Sumatera Utara, lima provinsi di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan rawan hoaks. Di Aceh, Jawa Barat, dan Banten, tingkat penerimaan soal berita PKI, kriminalisasi ulama, tenaga asing dari Tiongkok, sangat tinggi.

Hoaks subur ketika kontestasi politik berlangsung baik pilkada maupun pemilu. Penyebar hoaks berharap meruntuhkan kredibilitas dan elektabilitas lawan. Jelas, ini cara-cara keji yang harus dibasmi. Kontestasi politik harusnya pertarungan ide, gagasan, visi, dan misi. Jadi, KPU, Bawaslu, partai politik, kandidat kepala daerah, dan pasangan capres harus ikut memberantas hoaks.

Di luar kepentingan politik praktis, hoaks juga disebar untuk tujuan propaganda dan kejahatan. Wakil Kepala Divisi Pemberitaan Google, Richard Gingras, dalam sesi pleno World Press Freedom Day 2017 menyampaikan, hoaks merupakan alat penjahat menyebarkan propaganda. Berita palsu digunakan oleh mereka yang memiliki niat buruk kepada masyarakat.

Menurut Richard Gingras, yang telah berpengalaman selama 37 tahun di dunia media digital itu, berita palsu memiliki dampak sangat besar dalam masyarakat yang saat ini bergantung pada internet. Dampak besar berita palsu didukung fakta bahwa kaum milenial menghabiskan sekitar sembilan jam per hari di depan layar ponsel pintar maupun komputer pribadi.

Semua pihak harus sadar betul bahwa konflik dan perpecahan bisa menjurus pada keadaan sangat membahayakan bila rakyat terus saja memproduksi dan menyebar hoaks. Mulai sekarang hoaks harus dihentikan. Salah satu cara paling efektif, memverifikasi berita yang diterima, sebelum menyebarkan.