Hingga 2023, Kemenparekraf Targetkan 45 Ribu Pekerja Pariwisata Tersertifikasi

JAKARTA - Dalam upaya mendukung kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan 45 ribu pekerja di sektor pariwisata tersertifikasi kompetensi pariwisata berstandar nasional hingga Asean sampai tahun 2023. Hal ini diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan industri dan dunia usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan tenaga kerja yang kompeten.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata akan dilaksanakan pada September hingga Desember 2022 di enam Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP).

Enam DPP tersebut yaitu Danau Toba (Sumut), Wakatobi (Sultra), Labuan Bajo (NTT), Lombok (NTB), Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Yogya dan Jateng), serta Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur).

"Targetnya di tahun 2022 sejumlah 18 ribu orang, dan tahun 2023 berjumlah 27 ribu orang, sehingga target tahun 2022 dan 2023 berjumlah 45 ribu orang," kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/9).

Ia menambahkan SDM tersebut ke depan diharapkan memiliki kemampuan kerja sebagaimana yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini dengan bukti kompetensi berupa sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di kawasan enam DPP.

Sandiaga menjelaskan, kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Pariwisata merupakan bagian dari program Kemenparekraf yang bertujuan mempercepat pemulihan dan peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui upskilling (peningkatan kompetensi), reskilling (penguatan kompetensi), dan new skilling (penambahan kompetensi baru) agar sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia unggul, kompeten, dan berdaya saing.

"Selain Certification of Tourism Human Resources, juga diluncurkan program penyusunan Competency-Based Standards (CBS). Output dari kegiatan penyusunan CBS ini berupa seperangkat dokumen standar berbasis kompetensi yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pelaksanaan program sertifikasi kompetensi SDM pariwisata. Program ini merupakan hasil kerja sama dengan World Bank (Bank Dunia) di mana dalam pelaksanaannya sepenuhnya menggunakan dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dari World Bank," katanya.

Plt Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, Frans Teguh, menjelaskan kegiatan Certification of Tourism Human Resources atau Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata memiliki berbagai tujuan. Yakni memfasilitasi calon tenaga kerja/tenaga kerja pariwisata untuk mendapatkan sertifikat kompetensi melalui suatu uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi BNSP; memfasilitasi kerja sama antara LSP dengan industri pariwisata dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan mempercepat pengakuan industri pariwisata terhadap tenaga kerja pariwisata bersertifikat.

"Ini sesuatu yang sangat penting bagi Indonesia karena kita menetapkan SDM pariwisata kita berstandar global, dan kita awali dengan berbagai skenario yang kita susun melalui program agar akurat, terstandardisasi, dan terkompetensi," katanya.

Frans mengatakan selain itu untuk memastikan meningkatnya partisipasi perempuan dalam program sertifikasi kompetensi; serta mekanisme pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata ini dilakukan bersama dengan LSP P3 yang telah lolos verifikasi proposal dan kuota ditetapkan Direktorat Standardisasi Kompetensi.

Direktur Standardisasi Kompetensi Kemenparekraf, Titik Lestari, mengatakan, pelaksanaan sertifikasi yang dibagi ke dalam berbagai bidang menjadi sangat penting karena masing-masing bidang tentu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dibutuhkan kompetensi tertentu.

Terlebih saat ini ketika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Tanah Air mulai bergeliat, namun tantangannya berbeda akibat pandemi Covid-19. Kepemilikan sertifikasi juga akan meningkatkan daya saing serta tolok ukur pekerja pariwisata di tengah arus industri.

"Sejak pandemi, industri sudah mulai bergeliat, tentu ini harus didukung dengan SDM yang kompeten sehingga kita harus lakukan optimalisasi untuk mendukung industri pariwisata bagi seluruh tenaga kerja pariwisata," tutupnya.