Hindari Sanksi, LADI Harus Selalu Memenuhi TDP

LADI sendiri menolak disalahkan sepenuhnya. Hal itu disebabkan kepengurusan 2021-2025 baru menjabat sejak Juli 2021, sementara kasus regulasi antidoping dari World Anti Doping Agency (WADA) atau Badan Antidoping Dunia diklaim terjadi sejak awal tahun 2021.

Wakil Ketua LADI, dr Rheza Maulana, menyatakan sanksi yang diberikan Badan Antidoping Dunia (WADA) kepada LADI bukan karena keteledoran pengurus LADI yang baru maupun kelambanan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Bukan keduanya. Kami pun baru menjabat sejak Juli 2021, sedangkan permasalahan hal yang disampaikan WADA tersebut sejak Januari 2021 dan mulai ramai sejak Oktober ini. Waktu tiga bulan pergantian pengurus tersebut tidak cukup untuk negosiasi dan membenahi apa yang sebelum terlambat dilakukan," ujar dr Rheza beberapa waktu lalu.

dr Rheza mengaku LADI sudah mengirim test doping plan (TDP) susulan tahun 2021 dan 2022 dan koreksinya kepada WADA yang akhirnya sudah disetujui. Untuk tahun 2022 sudah disetujui tinggal dilaksanakan saja. Untuk 2021 juga sudah disetujui dan tinggal implementasi sampai nanti tercapai jumlah sampelnya sehingga nantinya pada November-Desember sudah selesai.