Hilirisasi untuk Tingkatkan Ekonomi
Presiden Joko Widodo saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (31/7).
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengingatkan pemerintah untuk patuh pada konstitusi. Menurutnya, permintaan IMF itu sangat tidak logis. Pasalnya, saat ini Indonesia tidak mempunyai kewajiban terhadap IMF. Karena itu, permintaan tersebut sangat tidak relevan disampaikan kepada pemerintahan yang berdaulat.
Sementara itu, Peneliti Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, mengatakan pelarangan ekspor oleh pemerintah sudah tepat. Persoalan mendasarnya, lanjutnya, apakah produk hilirisasi sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, serta prosesnya telah memenuhi standar regulasi global misalnya yang telah diatur ICMM (International Council of Metal and Mining).
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya