Hilirisasi Nikel Jangan Berhenti

Seperti yang telah dilakukan di batu bara, pemerintah juga bisa menerapkan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) bagi para pemegang izin produksi pertambangan nikel. Ini wajib dilakukan guna memastikan kebutuhan negeri dapat terpenuhi. Hilirisasinikel yang telah berjalan harus mendapatkan jaminan bahwa pabriknya tidak akan kekurangan pasokan.

Menurut Rizal, jika keran ekspor dibuka, justru membahayakan karena terkait keberlangsungan industri berbasis nikel yang sudah berjalan baik di Indonesia. Hilirisasi nikel telah memberikan multiplier effect yang besar berupa peningkatan devisa, peningkatan Pendapatan Domestic Bruto, penyerapan tenaga kerja, serta penerimaan negara dan daerah.

Nilai Tambah

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menginformasikan kemungkinan RI kalah dari gugatan Uni Eropa di WTO terkait larangan ekspor bijih nikel. Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, mengatakan larangan ekspor ini dipandang penting untuk pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri.

Adapun fraksinya (PKS) mendukung pemerintah membangun smelter untuk mempercepat pengembangan hilirisasi komoditas nikel. "Kebijakan ini baik untuk mengembangkan hilirisasi komoditas nikel sehingga memiliki nilai tambah yang besar di dalam negeri," kata Rofik.
Halaman Selanjutnya....