Hilirisasi Bauksit Terkendala Finansial

JAKARTA - DPR RI mendukung langkah Presiden Joko Widodo melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan itu dinilai bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan penerimaan devisa.

Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru, mengingatkan pelarangan ekspor bijih bauksit itu harus dibarengi upaya maksimal pemerintah dalam menyukseskan hilirisasi bauksit di dalam negeri. "Dan kesuksesan hilirisasi bauksit tak akan tercapai tanpa pembangunan smelter bauksit secara sistematis dan masif. Karena itu, pemerintah harus maksimal mendorong pembangunan smelter bauksit," ujar Gus Falah dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (23/12).

Gus Falah mengungkapkan kendala terbesar pembangunan smelter bauksit adalah finansial dan teknologi. Berdasarkan laporan para pengusaha bauksit, pembangunan smelter bauksit tidak terlalu didukung lembaga pemberi pinjaman atau investor. Bahkan, perbankan milik pemerintah juga tak antusias memberi pinjaman pada proyek smelter bauksit.

"Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah. Hendaknya pemerintah mendorong pendanaan bagi proyek smelter ini. Kalau investor luar negeri mau mendanai, seharusnya juga dipermudah," tegas Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur X itu.

Seperti diketahui, mulai Juni 2023 pemerintah melarang ekspor biji bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Presiden Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020, yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin meminta kebijakan hilirisasi barang mentah tetap berjalan dan pemerintah harus pertahankan meski diintervensi WTO. "Ya tentu kita Komisi VII DPR dorong hilirisasi hasil tambang mineral akan terus dilanjutkan," ujar Mukhtarudin.

Peningkatan Ekspor

Dalam kesempatan lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya fokus memacu nilai tambah pada lima komoditas ini, meliputi bijih tembaga, bijih besi dan pasir besi, bijih nikel, bauksit, serta logam tanah jarang.

"Perkembangan dari hilirisasi di sektor ini telah menghasilkan sebanyak 27 smelter yang telah beroperasi meliputi pyrometallurgy dan hydrometallurgy nikel, kemudian 32 yang dalam tahap konstruksi, dan enam masih tahap feasibility study," ungkap Agus di Jakarta, Jumat (23/12).

Ke depan, Menperin berharap smelter nikel tidak hanya melakukan ekspor dalam bentuk NPI maupun bahan baku baterai, tetapi dalam bentuk produk lebih hilir seperti produk berbahan baku stainless steel dan baterai listrik.

"Kemampuan hilirisasi sektor ini juga akan menghasilkan produk-produk di hilir atau produk jadi seperti peralatan kesehatan, dapur, kedirgantaraan dan kendaraan listrik. Peningkatan nilai tambah dari bijih nikel bisa mencapai 340-400 kali lipat," paparnya.

Lanjut Agus, dampak positif dari hilirisasi sektor tambang dan mineral ini menunjukkan peningkatan signifikan pada capaian nilai ekspor nasional. Hingga Oktober 2022, nilai ekspor dari industri ini menembus 36,4 miliar dollar AS atau naik 40 persen dibanding tahun lalu.

"Kami menargetkan, pertumbuhan di sektor ini pada 2022 mencapai dua digit, di angka 10-11 persen," tandasnya.