Hilirisasi Bauksit Terkendala Finansial

JAKARTA - DPR RI mendukung langkah Presiden Joko Widodo melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan itu dinilai bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan penerimaan devisa.

Anggota Komisi VII DPR RI, Nasyirul Falah Amru, mengingatkan pelarangan ekspor bijih bauksit itu harus dibarengi upaya maksimal pemerintah dalam menyukseskan hilirisasi bauksit di dalam negeri. "Dan kesuksesan hilirisasi bauksit tak akan tercapai tanpa pembangunan smelter bauksit secara sistematis dan masif. Karena itu, pemerintah harus maksimal mendorong pembangunan smelter bauksit," ujar Gus Falah dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat (23/12).

Gus Falah mengungkapkan kendala terbesar pembangunan smelter bauksit adalah finansial dan teknologi. Berdasarkan laporan para pengusaha bauksit, pembangunan smelter bauksit tidak terlalu didukung lembaga pemberi pinjaman atau investor. Bahkan, perbankan milik pemerintah juga tak antusias memberi pinjaman pada proyek smelter bauksit.

"Nah, ini yang harus diperhatikan pemerintah. Hendaknya pemerintah mendorong pendanaan bagi proyek smelter ini. Kalau investor luar negeri mau mendanai, seharusnya juga dipermudah," tegas Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur X itu.

Seperti diketahui, mulai Juni 2023 pemerintah melarang ekspor biji bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Presiden Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang mulai diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020, yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.
Halaman Selanjutnya....