Heru Budi Langsung Koordinasi Atasi Banjir Jakarta

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, usai dilantik Mendagri langsung memetakan sejumlah strategi pengendalian banjir dengan membangun infrastruktur dan memperkuat pompa penyedotan air. "Banjir sebenarnya disebabkan rob, hujan, dan air kiriman," kata Penjabat Gubernur DKI, Heri Budi Hartono, di Balai Kota Jakarta, Senin (17/10).
Untuk rob, Pemprov DKI membangun waduk sekitar kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kemudian, bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melanjutkan membangun tanggul pantai utara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan pembangunan tanggul NCICD sepanjang 12,6 kilometer dari target prioritas sepanjang 46 kilometer di wilayah pesisir Jakarta Utara.
Adapun kekurangannya sepanjang 33 kilometer akan dikerjakan Kementerian PUPR sepanjang 11 kilometer, dan Pemprov DKI 22 kilometer. "Mungkin beberapa lokasi tertentu seperti Jakarta Utara, Cilincing, sebagian Jakarta Barat tanggulnya harus diperbaiki," ucapnya.
Sedangkan untuk mengantisipasi curah hujan tinggi di Jakarta, lanjut dia, Heru akan merevitalisasi saluran air dengan pengurasan dalam jangka waktu dekat. "Dalam waktu dekat, dilakukan penguatan rumah pompa, menaruh rumah pompa di tempat strategis, di tempat kemacetan akibat banjir," ucapnya.
Sedangkan untuk menanggulangi banjir akibat banjir kiriman, kata dia, akan bersinergi dengan pusat, di antaranya terkait pembangunan infrastruktur seperti Waduk Ciawi, Sukamahi, hingga pembuatan sodetan. Sementara itu, ketika ditanya terkait program normalisasi sungai, Heru hanya menjawab, akan dibahas kembali. "Nanti kami lihat," ucapnya.
Pada hari pertama bertugas sebagai Penjabat Gubernur DKI, Heru langsung tancap gas dengan bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait koordinasi pengendalian banjir.
"Pertama disinergikan. Kedua akan bekerja sama daerah dengan pemerintah pusat secepatnya menanggulangi banjir," ucapnya.
Posko Dihidupkan
Gagasasan lain segera mengaktifkan kembali posko pengaduan warga di Balai Kota yang terhenti 2017-2022. "Itu akan diakatifkan kembali. Saya segera memberi arahan ke seluruh pejabat DKI," kata Heru.
Ia berencana membuka posko pengaduan di Pendopo Balai Kota yang dilakukan era Gubernur DKI Joko Widodo hingga terhenti 2017, tiap Senin-Kamis pukul 08.00-09.00 WIB. Dia minta perwakilan dari kantor wali kota, tiga asisten dan kepala bagian masing-masing wilayah administrasi. Mereka akan bergiliran bertugas di posko pengaduan.
Setelah itu, bahan aduan warga akan dibawa kembali ke wilayah administrasi untuk ditindaklanjuti. "Nanti diatur oleh asisten untuk petugas piket dari jam delapan sampai sembilan saja. Setelah itu mereka membawa aduan masyarakat ke wilayah masing-masing," ucapnya.
Sedangkan hari Jumat, lanjut dia, pengaduan tidak diadakan karena waktu kerja terbatas. Sebelumnya, ketika Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta, pengaduan warga diterima di Pendopo Balai Kota Jakarta.
Sedangkan saat era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, juga langsung menerima pengaduan warga dengan membawa bahan atau berkas pengaduan. Sementara itu, saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjabat, mengarahkan pengaduan di posko pengaduan kecamatan.
Sementara itu, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyambut Heru Budi Hartono yang disebut "pulang kampung" (kembali ke lingkungan birokrasi Provinsi DKI Jakarta) di Balai Kota, setelah dilantik Menteri Dalam Negeri, Senin. Sejumlah ASN terlihat antusias menyambutnya di Pendopo Balai Kota Jakarta.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan. Ada juga tulisan welcome home atau pulang kembali ke Pemprov DKI Jakarta. Tak hanya itu, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga membawa bendera Merah Putih. Mereka terlihat sumringah menyambut Penjabat Gubernur DKI.
Ada juga dua tumpeng nasi kuning berukuran besar disajikan di Pendopo Balai Kota yang siap disantap, menyambut Heru Budi Hartono.