Hemat Devisa, 5.200 PLTD Dialihkan Bertahap ke EBT

» PLN sedang membuka lelang pengganti PLTD menjadi PLTS dan baterai.

» Program dedieselisasi hemat 67 ribu kiloliter BBM dan mengurangi emisi 0,3 juta metrik ton CO2.

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pergantian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau dedieselisasi ke pembangkit energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pergantian itu karena tenaga diesel semakin tidak efisien seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Direktur Megaproyek PLN, Wiluyo Kusdwiharto, dalam acara Energy Transition Working Group (ETWG), di Yogyakarta, Rabu (23/3), mengatakan PLN pada 2020 lalu menghabiskan 2,7 juta kiloliter bahan bakar atau 16 triliun rupiah untuk mengoperasikan 5.200 unit PLTD yang tersebar di 2.130 lokasi.

"Kami akan mengurangi PLTD secara bertahap untuk mengurangi konsumsi BBM dan meningkatkan target bauran energi baru terbarukan di Indonesia," kata Wiluyo.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyatakan program dedieselisasi merupakan sebuah lompatan besar untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060.

"Program ini menjadi langkah awal mereduksi emisi dan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT)," kata Arifin seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.

Menurut Arifin, keberagaman dan kekayakan sumber EBT di Indonesia harus dioptimalkan sejalan dengan kemampuan adopsi akan teknologi dan inovasi dalam menciptakan keekonomian. "PR kita adalah bagaimana teknologi bisa menciptakan industrialisasi EBT," kata Arifin.

Pada program dedieselisasi, papar Arifin, pemerintah akan menargetkan 5.200 unit pembangkit listrik diesel di 2.130 lokasi berkapasitas 2,37 gigawatt (GW) dialihkan menjadi tiga skema. Pertama, konversi PLTD menjadi PLT EBT berkapasitas 500 megawatt (MW), lalu konversi ke gas (gasifikasi) dengan kapasitas 598 MW. Terakhir, perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW.

Sementara itu, sisa PLTD berkapasitas 203 MW masih digunakan sebagai sistem black-start saat terjadi pemadaman. "Saya punya mimpi, bagaimana Indonesia membangun infrastruktur ketenagalistrikan untuk menghubungkan setiap pulau yang ada, sehingga listrik dapat menjadi pemersatu bangsa, tentunya dengan sumber EBT," kata Arifin.

Hemat Devisa

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebutkan di tengah kenaikan harga minyak dunia, transisi energi dari energi berbasis impor ke energi domestik menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan untuk menghemat devisa negara.

Saat ini, PLN sedang membuka lelang pengerjaan mengganti PLTD menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan baterai. PLN akan mengonversi sampai dengan 250 megawatt (MW) PLTD yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia. Nantinya, PLTD ini akan diganti menggunakan PLTS baseload, yang artinya ada tambahan baterai agar pembangkit bisa menyala 24 jam.

Dengan konversi ke PLTS dan baterai maka kapasitas terpasang tahap pertama mencapai sekitar 350 MW, sehingga mendongkrak bauran energi terbarukan dan penambahan kapasitas terpasang pembangkit secara nasional.

Pada tahap dua, PLN akan mengonversi PLTD sisanya sekitar 338 MW dengan pembangkit EBT lainnya, sesuai dengan sumber daya alam yang menjadi unggulan di daerah tersebut dan keekonomian yang terbaik. Proyek itu ditargetkan rampung pada 2026.

"Program dedieselisasi bisa menghemat 67 ribu kiloliter BBM. Selain itu, pengurangan emisi yang dicapai bisa mencapai 0,3 juta metrik ton CO2 dan meningkatkan 0,15 persen bauran energi," terangnya.

Ia juga yakin biaya produksi pembangkit EBT semakin kompetitif dari energi fosil. Pada 2015, harga PLTS dipatok 25 dollar AS sen per kilowatthour (kWh). Namun saat ini, harga PLTS mampu ditekan berkisar 5,8 sen dollar AS per kWh, bahkan saat ini trennya turun di bawah 4 sen dollar AS per kWh. Sedangkan baterai saat ini 13 sen dollar AS per kWh dari sebelumnya sempat mencapai 50 sen dollar AS per kWh atau turun hampir 80 persen.

Direktur Eksekutif Reforminer Energi, Komaidi Notonegoro, meminta pemerintah satu suara terkait fasilitas yang diberikan ke investor. Jangan ego sektoral yang di kedepankan karena masing-masing memiliki target.