Heboh 97.000 PNS Fiktif, DPR Minta Polri-BKN Telusuri

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bekerja sama menelusuri data sebanyak 97 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang setelah ditelusuri ternyata fiktif atau tidak ada orangnya.

Ia mengaku heran bagaimana bisa negara mengeluarkan dana ke ASN fiktif selama bertahun-tahun karena itu Polri bersama BKN bekerja sama menelusuri hal itu.

"Ini jelas ada yang tidak beres, dan saya meminta kepolisian untuk membantu BKN dalam mengusut kejadian ini," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia meminta Kepolisian Indonesia selain membongkar kasus itu, institusi itu juga harus menelusuri ke mana larinya uang gaji kepada para PNS fiktif itu.

Menurut dia, kasus itu harus diinvestigasi secara serius, dan polisi juga harus menelusuri ke mana uang itu. "Mengapa bisa terus terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Jangan-jangan ada penyelewengan pidana," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....