Hasil Survei LSI: PNS Muslim Tidak Keberatan Orang Non Muslim Jadi Kepala Daerah

JAKARTA - Ada fakta menarik dari hasil survei yang dilansir Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini. Dalam survei yang melibatkan 1,201 PNS sebagai respondennya ditanyakan soal berbagai isu mulai dari korupsi dan potensi korupsi, suap atau gratifikasi, upaya pengawasan internal, dan pengaduan, isu demokrasi, intoleransi, dan pelayanan publik yang non-diskriminatif.

Salah satu temuan menarik dari survei yang dilakukan pada 3 Januari hingga 31 Maret 2021 ini adalah tentang persepsi PNS muslim tentang toleransi, isu demokrasi dan pelayanan publik yang non diskriminatif. Salah satunya soal kepemimpinan di daerah.

Dari dokumen hasil survei LSI yang diterima Koran Jakarta, LSI coba menanyakan kepada responden, dalam hal ini adalah PNS yang beragama Islam. Pertanyaan yang diajukan, apakah PNS muslim m keberatan atau tidak keberatan orang non-Muslim menjadi gubernur.

Hasilnya, sebanyak 69,3 persen responden yang merupakan PNS muslim menyatakan tidak keberatan jika orang non muslim jadi gubernur. Hanya, 21,9 persen yang menjawab keberatan. Sisanya, 7,5 persen menjawab tergantung.

Menurut LSI, fakta ini cukup menarik. Sebab, dalam survei opini publik yang juga dilakukan LSI pada bulan September 2019, hasil survei menemukan, sebanyak 51,6 persen responden yang muslim menjawab keberatan orang non muslim menjadi gubernur. Yang menjawab tidak keberatan tercatat 38,3 persen responden. Sementara yang menjawab tergantung sebanyak 8,5 persen. Sisanya menjawab tidak tahu.
Halaman Selanjutnya....