Hasil Investasi BPJS-TK Capai Rp23 Triliun

JAKARTA - Hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) hingga akhir Oktober 2018 mencapai 23 triliun rupiah. Sementara total dana kelolaannya sebesar 345 triliun rupiah. "Pada periode yang sama penerimaan iuranmencapai 52,5 triliun rupiah dan total pembayaran klaim 20 triliun rupiah.

Sedangkan jumlah peserta terdaftar sebanyak 49 juta pekerja dengan pesertaaktif 29 juta pekerja," kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, saat acara CFO Gathering & Sharing Session, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Agus mengatakan bahwa kondisi perekonomian nasional pada tahun depan masih dibayangi denganketidak pastian, terutama dari pengaruh global. Selain itu, di dalam negeri juga merupakan tahun politik, sehingga investor masih dalam posisi menunggu.

Kendati demikian, Agus tetap optimistis bahwa kinerja BPJS-TK akan tetap membaik, meskipun tidak terlalu signifikan. Agus mengatakan, acara CFO Gathering & Sharing Session ini merupakan salaah satu upaya untuk meningkatkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam acara yang dihadiri 120 direktur keuagan yang tergabung dalam CFO Club Indonesia ini, kata Agus, pihaknya mengajak mereka untuk peduli jaminan sosial ketenagakerjaan melalui.

"Kegiatan ini bertujuan sebagai harmonisasi eksistensi BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan kepesertaan penuh bagi seluruh pekerja di Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial," katanya.

Direktur KeuanganBPJS Ketenagakerjaan, Evi Afiatin menambahkan pihaknya mendorong agar pemangkukepentingan mendapatkan informasi manfaat program termasuk pengembangan danayang diberikan untuk peserta Jaminan Hara Tua (JHT).

Ia mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukansosialisasi kepada seluruh stakeholder untuk mewujudkan universal coverage bagi seluruh pekerja di Indonesia.

"Kami mendorong agar stakeholder mendapatkan informasi manfaat program termasuk pengembangan dana yang kamiberikan untuk peserta JHT," tambah Evi.

Evi berharap melalui CFO Gathering dapat mendorong perusahaan untuk mendaftarkan karyawan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. sdk/AR-2