Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Reydonnyzar Moenek, Terkait Pemanfaatan Dana Transfer Daerah
Harus Ada Terobosan Nonkonvensional Atasi Keterbatasan Fiskal Daerah
Foto : ANTARA/M AGUNG RAJASA
Harus diakui, banyak daerah yang punya keterbatasan fiskal. Banyak daerah yang masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunannya di daerah. Ini tak boleh dibiarkan terus-menerus. Harus ada terobosan yang bersifat nonkonvensional untuk mengatasi keterbatasan fiskal.
Untuk mengupas itu lebih mendalam, wartawan Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Reydonnyzar Moenek. Dalam wawancara yang dilakukan via telepon, mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang berencana maju dalam pemilihan gubernur di Sumatera Barat ini banyak bicara soal pengelolaan APBD dan terobosan yang perlu dilakukan untuk mengatasi keterbatasan fiskal sebuah daerah. Berikut petikan wawancaranya.
Anda pernah menjadi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, seperti apa potret fiskal daerah di Indonesia?
Baik. Saya contohkan Sumatera Barat, sebagai ilustrasi saja. Karena banyak daerah yang punya keterbatasan fiskal. Potret fiskal pemerintah daerah di Sumbar sangat terbatas. Kondisi sekarang, pemda itu tidak bisa lagi mengandalkan transfer dana perimbangan. Hampir rata-rata secara nasional, Dana Alokasi Umum daerah menempati porsi di antara 91-93 persen berasal dari transfer dana perimbangan. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) terbatas.
Jadi, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah?
Halaman Selanjutnya....
Komentar
()Muat lainnya