Harga Gabah Petani Belum Layak

JAKARTA - Pemerintah dinilai masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengatasi berbagai permasalahan di sektor pertanian. Dalam catatan Serikat Petani Indonesia (SPI), belum ada perubahan berarti dari kebijakan pembangunan pertanian selama 2022.

Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI, Mujahid Widian, menegaskan pemerintah sejauh ini masih mengandalkan model ketahanan pangan sebagai dasar kebijakan pembangunan pertanian. "Akibat yang paling dirasakan adalah masih belum terjaminnya kesejahteraan petani di Indonesia, mulai dari jaminan harga yang layak, baik itu untuk petani maupun masyarakat sebagai konsumen," papar Mujahid, di Jakarta, Jumat (6/1).

Dia menyebutkan beberapa peristiwa di sektor pertanian pada 2022, yang menjadi contoh dari kegagalan model ketahanan pangan di sektor pertanian Indonesia adalah kasus lonjakan harga minyak goreng.

Terkini, terkait gejolak harga beras menjelang akhir 2022. Menipisnya cadangan beras pemerintah mengakibatkan pemerintah memilih kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton untuk langkah antisipasi. Sebab, stok cadangan beras pemerintah jauh dari angka yang ditargetkan.

Terlepas dari perdebatan data produksi beras yang dinilai tidak tepat, Mujahid menilai pemerintah memang lalai karena tidak mampu menyerap gabah dari petani ketika musim panen raya pada 2022. Hal ini tentu berakibat fatal karena pada akhirnya pemerintah kelimpungan menyerap gabah maupun beras dari petani ketika melewati panen raya.
Halaman Selanjutnya....