Harga di Tingkat Petani Perlu Dikawal
Bapanas perlu mengevaluasi penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) yang harus memperhatikan biaya produksi sehingga memastikan keuntungan bagi petani.
Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan pihaknya mendesak evaluasi penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) oleh Bapanas. Menurutnya, penetapan HPP harus memperhatikan biaya produksi dan memastikan keuntungan petani.
"Ini akan memudahkan pemerintah untuk menyerap hasil panen dan mengamankan stok cadangan beras pemerintah," tandas Qomar.
Sampai 27 Februari 2024, stok CPP dalam bentuk beras total ada 1,3 juta ton. Sementara itu, stok beras yang ada di PIBC masih di atas normal mencapai 34 ribu ton dan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CPPD) yang ada di provinsi tercatat total 7,4 ribu ton. Pada saat yang sama, Bulog juga melakukan upaya penyerapan yang bersumber dari produksi dalam negeri.
Bentuk Tim
Pada kesempatan lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membentuk tim khusus untuk mengusut penyebab mahalnya harga beras premium di pasaran. Keputusan pembentukan tim tersebut diambil dalam rapat komisi sebagai respons terhadap kekhawatiran terkait harga beras.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya