Harga Beras RI Termahal di Asean

JAKARTA - Harga beras di Indonesia ditengarai termahal di kawasan Asean akibat mahalnya struktur biaya produksinya. Ironisnya, tingginya harga beras tersebut terjadi di tengah swasembada beras. Padahal, ketika terjadi surplus produksi, harga semestinya ikut turun.

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato RAPBN 2023 beberapa waktu lalu yang mengeklaim harga beras di Indonesia termurah dari negara lain. Johan mengakui harga beras di Indonesia memang lebih murah dibanding Jepang, Korea Selatan (Korsel), dan Amerika Serikat (AS). Namun, harga tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain di Asean.

"Jika Presiden membandingkan harga beras kita dengan Jepang, Korea, dan Amerika, tentu tidak sepadan karena harga beras negara tersebut sangat tinggi. Namun, akan lebih bijak membandingkan harga beras kita dengan negara Asia lainnya terutama di Asean, di mana ternyata harga beras kita jauh lebih mahal. Walaupun produksi kita tinggi dari negara produsen beras lain," jelas Johan di Jakarta, Senin (22/8).

Selanjutnya, Johan menjelaskan produktivitas beras di Indonesia lebih rendah dibanding Vietnam, sementara dari sisi harga, Indonesia lebih mahal ketimbang negara lain. "Menurut saya, persoalan utama perberasan di negara kita adalah tingginya biaya produksi beras, terutama komponen biaya sewa lahan dan biaya tenaga kerja sehingga struktur biaya produksi beras di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia," ucap Johan.

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I itu berharap Presiden bisa membandingkan harga beras Tanah Air dengan Thailand atau Vietnam. Di sana harganya rata-rata 5.000-an rupiah per kilogram (kg).

Dia mencontohkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, rerata harga beras pada Juli lalu mencapi 13,77 ribu rupiah per kg. "Bahkan, harga jual di pasar modern Lampung menjadi yang termahal mencapai 25.000 rupiah per kg," papar Johan.

Harga beras di Indonesia lebih mahal ketimbang sejumlah negara lain seperti Singapura, Brasil, Ukraina, Thailand, Paraguay, India, Iran, dan Bangladesh. Karenanya, dia mendorong pemerintah membuat kebijakan untuk menekan biaya produksi beras dengan memperbaiki proses hilir dan efisiensi sistem distribusi.

Produksi Fluktuatif

Pada kesempatan terpisah, Koordinator Nasional untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengatakan hingga kini produksi beras RI cenderung berfluktuasi. Kondisi ini, menurutnya, harus dijadikan cambuk untuk tetap waspada dan terus berupaya mempertahankan produksi terutama dari ancaman perubahan iklim yang makin mengancam.

"Perlu ada perubahan pola produksi padi menjadi lebih sustainable dengan cara cara yang lebih ramah lingkungan. Memaksakan produksi terus tumbuh dengan mengorbankan lingkungan dan aspek sosial hanya akan menjadikan swasembada sesaat," ucapnya.

Terkait penghargaan yang diterima pemerintah, menurut Said, tentu saja patut disyukuri sebab, di tengah gejolak pandemi dan pangan global kita bisa mempertahankan swasembada pangan. Swasembada bisa dimaknai ketika kebutuhan dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi menyebut swasembada beras pada 2019-2021 merupakan prestasi yang dapat menjadi teladan bagi negara lain disaat krisis, namun mempertahankan surplus, ini menjadi tantangan ke depan, yakni tantangan pandemi Covid-19, iklim ekstrim, dan geopolitik serta ancaman krisis pangan scara global.

"Kita harus menjaga swasembada berkelanjutan ke depan dengan melakukan berbagai upaya. Seperti dengan adanya benih unggul berkualitas, pemupukkan yang baik, dan upaya hilirisasinya,"pungkas Suwandi.