Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Legalitas Aset - Jajaran Direksi dan Komisaris Bank Banten Diganti

Gunakan Sertifikat untuk Peningkatan Akses Ekonomi

Foto : ANTARA/Mulyana

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menyerahkan sertifikat tanah program PTSL.

A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menyerahkan 300 sertifikat tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Program Redistribusi Tanah. Dia minta agar dokumen tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan akses perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan.

"Manfaatkan sertifikat dengan baik. Sertifikat tanah adalah hak warga negara atas status lahan untuk meningkatkan akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," jelas Al di Serang, Jumat (2/12). Al Muktabar berharap program yang dilaksanakan semakin luas cakupannya sehingga semakin produktif serta dapat dipergunakan untuk akses ekonomi.

Menurut Al, kepemilikan sertifikat ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di lokasi-lokasi tertentu ada yang akan menjadi lahan perkebunan, tanaman pangan, dan lainnya. Begitu juga di perumahan, rumah akan menjadi tempat kediaman yang terjamin aman kepemilikannya karena telah bersertifikat.

"Untuk pengembangan usaha, bisa dipergunakan sebagai tambahan modal dengan segala metodenya," kata Al Muktabar. Al Muktabar juga berpesan kepada para pemilik sertifikat untuk mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Dijaga jangan sampai rusak. Kalau rusak lapor ke BPN untuk diperbaiki.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Rubijaya, dalam laporannya mengungkapkan, Banten menyerahkan 330 sertifikat. Sebanyak 30 sertifikat di antaranya diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Sisanya diserahkan Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten.

Dia mengatakan Provinsi Banten tengah berupaya keras menyelesaikan sertifikasi tanah sebagaimana diminta Presiden, sertifikasi tanah selesai Tahun 2025. "Kita masih punya pekerjaan rumah sekitar 30 persen lagi. Kita upayakan dengan dukungan Bapak Penjabat Gubernur Banten dan jajaran serta pemerintah kabupaten/kota bisa selesai Tahun 2025," kata Rubijaya.

Untuk tanah-tanah aset sebagian besar sudah diselesaikan, tinggal sebagian kecil. Banten juga mendapat penghargaan dari KPK untuk sertifikasi tanah aset.

Bank Banten

Sementara itu, Banten juga baru saja menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Banten. Direksi dan komisaris Bank Banten digandi seluruhnya. "RUPS LB Bank Banten memutuskan untuk mengganti semua direksi dan komisaris," jelas Asda 2 Pemprov Banten yang juga Komisaris Bank Banten, M Yusuf, di Serang, Jumat.

Untuk sementara, dia diminta menjalankan operasional sampai ada direksi dan komisaris baru. Menurut Yusuf, pertimbangan penggantian seluruh direksi dan komisaris Bank Banten untuk meningkatkan kinerja bank agar lebih baik lagi. "Pertimbangannya begitu agar bank untuk lebih baik lagi," kata Yusuf yang dipercaya sebagai Plt Komisaris Utama. Dia didampingi Plt Direktur Utama Bank Banten, Denny Sorimulia Karim.

Yusuf mengatakan sebagai penggantinya saat ini ada tiga nama yang sedang diajukan ke OJK untuk uji kepatutan dan kelayakan. Mereka adalah Muhammad Busthami diajukan sebagai Komisaris Utama (Independen), Dr Hoiruddin Hasibuan sebagai Komisaris. Lalu, diajukan sebagai Direktur Operasional Bambang Widyatmoko.

Adapun jajaran komisaris yang diganti Komisaris Utama Hasanuddin, Komisaris Independen Media Warman dan M Yusuf (Komisaris). Kemudian yang juga diganti Direktur Utama Dr Agus Syabarrudin, Direktur bisnis Cendria Tj Tasdik, dan Direktur Kepatuhan Kemal Idris.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Aloysius Widiyatmaka, Antara

Komentar

Komentar
()

Top