Gugus Tugas Papua UGM: Kehadiran Aparat TNI dalam Jumlah Besar di Distrik Berpotensi Ganggu Jalannya Pemerintahan, Kok Bisa?

"Kehadiran pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar juga berpotensi menjadi beban tambahan bagi anggaran pemda.Kepala Daerah harus berupaya sedemikian rupa sehingga bisa mengalokasikan anggaran untuk mendukung keberadaan aparat keamanan di daerahnya, sesuatu yang belum tentu ada di dalam perencanaan anggaran tahun sebelumnya," paparnya dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (8/6).

Berikutnya, rekomendasi umum yang diusulkan adalah operasi penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan KKB-KSB/TPN-OPM hendaknya berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah maupun para tokoh masyarakat setempat. Langkah tersebut ditujukann untuk menghindari jatuhnya korban dari masyarakat sipil yang tidak bersalah.

Meskipun pemerintah sudah menetapkan organisasi KKB-KSBataupun TPN-OPM sebagai Teroris,Bambang menekanakanoperasi penegakan hukum hendaknya tetap mendahulukan pendekatan persuasifdibarengi dengan pendekatan adat sesuai tradisi masyarakatsetempat. Selain itu, otoritas keamanan di lapangan hendaknya tetap memberikan kesempatan kepada kepala daerah setempat untuk membangun komunikasi dan mempersuasi warga masyarakat yang mendukung KKB-KSB/TPN-OPM untuk sadar dankembali mendukung NKRI.

Lalu, pemerintah daerah perlu didorong untuk menginisiasi atau mengaktifkan sistem keamanan kampung. Caranya dengan membentuk aparat keamanan kampung melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda-pemudi setempat.

"Penerapan pendekatan keamanan hendaknya tetap dibarengidengan proses-proses pendekatan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara nyata, tidak berhenti pada kebijakan dan program semata," imbuhnya.
Halaman Selanjutnya....