
Gubernur Banten ajak Pemkab Serang selesaikan jalan rusak di Pontang
Gubernur Banten Andra Soni meninjau jalan rusak di Kampung Kademangan, Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Senin (10/3/2025).
Foto: ANTARA/HO-Pemprov BantenSerang, 10/3 - Gubernur Banten Andra Soni mengajak Pemerintah Kabupaten Serang bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan jalan rusak di Kampung Kademangan, Desa Sukajaya, Kecamatan Pontang.
Andra dalam keterangannya di Serang, Senin, mengatakan pembangunan jalan yang menjadi konektivitas suatu daerah, guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
"Kita akan bekerja sama. Mana yang dikerjakan Kabupaten Serang, mana yang dikerjakan provinsi. Insyaallah kita akan bareng-bareng bersama dengan bupati," ujar dia saat meninjau lokasi tersebut.
Peninjauan itu merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat setempat, bahwa jalan di tempat mereka belum terbangun semua. Hal itu dikarenakan faktor anggaran.
"Tadi kita berdiskusi, bahwa hari ini kita melakukan efisiensi anggaran. Pengertian efisiensi anggaran itu bukan berarti memangkas anggaran, tapi lebih mengefisienkan anggaran yang tidak efisien" katanya.
Salah satu langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah, kata Andra Soni, di antaranya mengalihkan anggaran tersebut untuk membangun jalan, sekolah, dan lainnya yang memberikan dampak positif kepada masyarakat.
"Karena kita sedang efisiensi anggaran, maka hasil efisiensi itu kita alihkan yang lebih tepat, kunjungan kerja kita geser untuk bangun jalan serta lainnya. Itu perintah Presiden Prabowo Subianto," kata dia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan menyampaikan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pemkab Serang terkait upaya penyelesaian kondisi jalan tersebut.
"Pak Gubernur tadi melihat kondisi itu jalan menjadi akses beberapa desa, terutama akses jalan pendukung untuk ke lahan pertanian, itu diminta untuk di prioritaskan," ujarnya.
Selain itu, Arlan juga menyampaikan pihaknya ke depan akan mengundang seluruh DPUPR kabupaten/kota se-Provinsi Banten untuk membahas terkait kondisi jalan kewenangan kabupaten/kota dan jalan desa.
"Sesuai arahan Pak Gubernur, pemprov ingin memastikan berapa lokasi ruas jalan yang menjadi prioritas terkait ketahanan pangan, kemiskinan ekstrem, akses pendidikan dan kesehatan yang mereka belum dianggarkan, untuk bisa ditangani bersama Pemprov Banten,” kata dia.
Berita Trending
- 1 Ini Tujuh Remaja yang Diamankan Polisi, Diduga Terlibat Tawuran di Jakpus
- 2 Penerbitan Surat Edaran THR Ditunda
- 3 Perluas Jangkauan, Manulife Indonesia Resmikan Kantor Pemasaran Mandiri di PIK
- 4 Regulasi Jaminan Sosial Dirombak, Ini Aturan Baru dari Menaker
- 5 Peran TPAKD Sangat Penting, Solusi Inklusi Keuangan yang Merata di Daerah