Gerakan Sadar Kependudukan Diperluas ke Desa

JAKARTA- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertekad menjadikan tahun 2019, sebagai tahun mempercepat akselerasi agenda kerja di bidang kependudukan. Salah satunya adalah memperluas pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA). Gerakan ini akan diperluas hingga tingkat kecamatan, bahkan desa.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrulloh dalam rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dukcapil dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Dukcapil Tahun Anggaran 2019 di Bogor, Selasa (8/1). Menurut Zudan, GISA sendiri mulai dicanangkan secara nasional pada awal tahun 2018.

Awalnya hanya dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Tapi setelah melihat progres positif, pihaknya mencanangkan perluasan GISA hingga tingkat paling bawah.

Yang pasti, lanjut Zudan, tahun 2019, kualitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di seluruh Indonesia harus lebih baik lagi. Dan, ia menganggap tahun ini, adalah tahun yang tepat untuk merealisasikan berbagai target kerja kependudukan yang telah dilakukan sebelum. "Tahun ini saatnya kita mengejar semua hal yang belum kita capai di 4 tahun yang lewat," kata Zudan.

Agenda kerja kependudukan lainnya yang akan digenjot maksimal pada tahu ini, kata dia, adalah alih teknologi. Menurutnya alih teknologi ini sangat penting untuk membangun kemandirian. Sehingga kerja kependudukan yang memerlukan dukungan teknologi tak lagi tergantung pada pihak ketiga. Terkait kemandirian dalam teknologi sendiri, Zudan mengungkapkan, bahwa hal itu sudah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2018. "Mari di tahun 2019 ini kita makin dioptimalkan," ujarnya.

Peningkatan sumber daya manusia juga, kata Zudan, menjadi salah satu fokus kerja direktorat kependudukan. Sebab peningkatan kualitas kependudukan terkait erat dengan proses alih teknologi. Agenda kerja kependudukan lainnya yang diprioritaskan adalah keberlangsungan sistem.

Sementara terkait dengan Pemilu 2019, Ditjen Kependudukan kata dia, juga punya tanggung jawab untuk ikut menyukseskannya. Salah satu kontribusi dari Ditjen Kependudukan dalam menyukseskan pesta demokrasi adalah lewat dukungan penyediaan data kependudukan.

Pelayanan publik melalui pemanfaatan, terutama yang terkait dengan data kependudukan atau pemanfaatan card reader, akses data, dan call center, akan terus ditingkatkan, kata Zudan. Pun, pengembangan inovasi melalui Dukcapil Go Digital, pelayanan daring atau online, pelayanan terintegrasi, penciptaan ekosistem dalam penyelenggaraan Adminduk dengan lembaga lain, terus akan digenjot.

"Tidak kalah penting affirmative policy dan affirmative action melalui pelayanan penduduk rentan, terisolir, dan penduduk di kawasan perbatasan negara, dan LP atau Rutan. Ini juga jadi perhatian kita," katanya. ags/AR-3