Gencarkan Sosialisasi Jaminan

JAKARTA - Pemerintah akan terus sosialisasi jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja rumah tangga (PRT). Sampai kini pemahaman PRT tentang jaminan tersebut masih rendah baik, termasuk perlindungan kesehatannya. Janji ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, di Jakarta, Rabu (3/11).

Menurut Ida, jumlah PRT yang mendapat jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan belum banyak. Dia mengatakan ini saat membuka diskusi "Gerakan Ibu Bangsa untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga."

"Saya mendorong BPJS Ketenagakerajaan menyosialisasikan jaminan tersebut agar PRT mendapat perlindungan optimal," tandasnya. Dia menjelaskan, perlunya PRT mendapat jaminan sosial sudah diisyaratkan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Di dalamnya berisi persyaratan menjadi ART, diperlukan perjanjian kerja, hak, dan kewajiban.

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, hingga 2018 terdapat 149.566 PRT yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan sebagai peserta bukan penerima upah (BPU). Dari jumlah tersebut, sebanyak 147.548 pekerja migran Indonesia yang berkarya di dalam negeri. Mereka sebagai perawat lansia dan anak dan pengurus rumah. Sisanya PRT di sektor domestik.

Cakupan itu terbilang masih kecil mengingat data Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) memperlihatkan pada 2015 terdapat 4,2 juta PRT di Indonesia. Tiap tahun angkanya terus meningkat.
Halaman Selanjutnya....