Geliat UMKM Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemudian, lanjut dia, Kemenkeu pun telah memberikan fasilitas fiskal, dan ada kemudahan ekspor untuk industri kecil menengah (IKM). "Untuk IKM akan dikenai pajak hanya 0,5 persen dari PPH final dengan batasan 4,8 miliar rupiah. Kami juga memberikan insentif fiskal untuk UMKM pribadi yang nilainya di bawah 500 juta rupiah dengan tidak dikenai pajak, jadi artinya fasilitas yang diberikan negara melalui Kemenkeu sudah cukup besar," kata dia.

Dia pun menyadari capaian Kemenkeu tidak bisa dicapai tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah (pemda), kementerian dan lembaga serta stakeholder lainnya. "Kita tahu dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kementerian untuk UMKM tidak sedikit, bila ini dikolaborasikan maka akan memberikan manfaat dan hasil yang jauh lebih baik lagi," kata dia.

Dia mengatakan melalui kegiatan ekspo UKMK yang diadakan oleh Kemenkeu Satu Lampung dan berkolaborasi serta bersinergi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) usaha mikro kecil bisa naik kelas dan menembus pasar global.

"Kami harapkan sinergi dengan berbagai pihak bisa dibangun lebih baik. kami ingin UMKM bisa naik kelas menembus pasar ekspor, untuk itu saat ini Kemenkeu juga sedang berkoordinasi dengan Kedutaan Indonesia di luar negeri, untuk bagaimana caranya bisa mendukung dalam hal pemasaran ekspor," kata dia.