Gedung Putih Tunda Blokir Huawei

WASHINGTON DC - Pejabat sementara kepala anggaran Gedung Putih pada Minggu (9/6) meminta agar pemblokiran terhadap perusahaan teknologi raksasa asal Tiongkok, Huawei, ditunda selama dua tahun. Penundaan ini disebut-sebut sebagai bagian dari langkah federal Amerika Serikat (AS) untuk menjegal dominasi Huawei di bidang teknologi telekomunikasi.

"Langkah untuk menargetkan Huawei terangkum dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS untuk tahun fiskal saat ini dan melingkupi proses untuk melarang lembaga pemerintah lainnya dalam melakukan kontrak dengan Huawei atau dengan perusahaan yang menggunakan peralatannya," demikian ditulis pada New York Times edisi Senin (10/6).

Menurut Russell T Vought, pejabat sementara direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, pemberlakuan larangan tersebut jika diterapkan dalam kurun waktu satu tahun yang sesuai dengan rencana, maka akan menyebabkan terlalu banyak membebani perusahaan-perusahaan di Amerika.

Vought juga meminta agar menunda aturan yang melarang memberikan hibah dan pinjaman federal untuk operator yang menggunakan peralatan Huawei, karena tindakan itu bisa membebani operator layanan telekomunikasi terutama yang ada di pelosok.

"Penundaan ini untuk memastikan bahwa perusahaan yang melakukan bisnis dengan pemerintah AS atau menerima hibah dan pinjaman federal, punya waktu untuk membebaskan diri dari melakukan bisnis dengan Huawei dan perusahaan teknologi Tiongkok lainnya yang dicakup oleh undang-undang," kata Jacob Wood, juru bicara untuk kantor anggaran.

Perusahaan-perusahaan Amerika sedang melobi Trump terhadap berbagai tindakan administrasi terhadap Huawei. Perusahaan yang berpusat di Shenzhen dan merupakan penyedia telekomunikasi terbesar di dunia itu, berada ditengah-tengah perang ekonomi dan dagang antara AS dan Tiongkok.

Huawei telah membangun jaringan nirkabel dan memasok telepon selular di 170 negara dan dipandang secara luas oleh pemerintahan AS pimpinan Presiden Trump sebagai ancaman terhadap kepemimpinan teknologi AS dan keamanan nasional.

Huawei membantah bahwa teknologinya digunakan untuk tindakan memata-matai. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Tiongkok telah melawan bahkan memperingatkan perusahaan teknologi Amerika tentang konsekuensi mengerikan jika mereka mematuhi larangan AS tersebut.

Tak Realistis

Namun sejak laraangan tersebut, sektor teknologi mengeluh bahwa amat tidak realistis untuk sepenuhnya melarang perusahaan melakukan bisnis dengan Huawei karena rantai pasokan telekomunikasi terkait dengan peralatan dari perusahaan di berbagai negara.

"Saat pemerintah mengakui pentingnya larangan ini untuk keamanan nasional, sejumlah lembaga telah menerima keluhan yang signifikan dari berbagai pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak akibat larangan ini," tulis Vought dalam sepucuk surat yang dilayangkan kepada Wakil Presiden Mike Pence dan beberapa anggota Kongres AS, pekan lalu.

Dalam surat itu, Vought meminta untuk menunda larangan terhadap Huawei selama dua tahun, untuk memungkinkan perusahaan menjual suku cadang ke Huawei dan bagi perusahaan lain bergantung pada hibah pemerintah agar bisa pulih kembali.

Jika penundaan disetujui, maka larangan akan berlaku dalam tiga tahun, dan hal itu tentu saja akan melegakan Huawei.

Tahun lalu, pemerintahan Trump juga mengeluarkan perintah yang melarang dinas federal untuk membeli langsung perangkat dari Huawei dan perusahaan Tiongkok lainnya.

Bahkan bulan lalu, Kementerian Perdagangan AS memasukkan Huawei ke daftar hitam dan melarang perusahaan Amerika menjual perangkat teknologinya ke perusahaan raksasa teknologi telekomunikasi Tiongkok itu. Langkah itu merupakan pukulan besar bagi Huawei, yang mengandalkan chip, perangkat lunak, dan peralatan lainnya dari AS. ang/NYT/I-1