Gawat! Ukraina akan Gunakan Pasokan Senjata dari Negara Barat untuk Menghancurkan Infrastruktur Penting Bagi Rusia

Mayor Jenderal Dmitry Marchenko mengatakan pada hari Rabu (15/6) mengatakan Ukraina harus menargetkan jembatan yang menghubungkan Krimea ke daratan Rusia melalui Selat Kerch. Menurutnya, jembatan penghubung itu harus segera dihancurkan setelah Ukraina menerima senjata yang dibutuhkan dari Barat.

"Jembatan Kerch benar-benar target nomor satu kami," kata Marchenko, seperti dikutip dari Russia Today.

"Sebagai cara utama mengirim cadangan, kami hanya perlu memotongnya. Begitu jalan itu terputus, mereka akan mulai panik dan percayalah, mereka yang mengibarkan bendera Rusia di Simferopol akan segera mendapatkan bendera Ukraina dan mulai mengibarkannya," tambahnya.

Dalam wawancaranya bersama media yang dikelola pemerintah Amerika Serikat (AS), Marchenko mengumumkan "serangan balasan" Ukraina yang akan membuat Kiev menang pada akhir musim panas apabila negaranya menerima cukup senjata dan amunisi dari AS dan NATO.

Dikutip dari Russia Today, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bantuan militer senilai 1 miliar dolar AS, termasuk rudal anti-kapal, roket jarak jauh, dan lebih banyak artileri. Sementara Washington hanya mengirim empat peluncur roket HIMARS.

Sementara NATO, juga telah menjanjikan peralatan yang kompatibel. Kepala kebijakan Pentagon pada hari Selasa (14/6) bahkan mengungkapkan bahwa AS akan menyediakan peluru kendali dengan jangkauan 70 kilometer.

Namun, tidak jelas senjata mana yang akan digunakan Marchenko untuk menyerang jembatan yang sebelumnya telah diancam akan diserang oleh pemerintah di Kiev itu.

Walaupun jembatan itu memang satu-satunya cara Rusia untuk mencapai Krimea selama beberapa tahun, keadaan saat ini sudah berbeda mengingat seluruh pantai Laut Hitam dari Kherson hingga Mariupol sudah berada di bawah kendali Rusia dan pasukan sekutu republik Donbas.

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Sejak saat itu Rusia telah menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO. Sedangkan Ukraina berulang kali menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.