Gawat Makin Memanas Ini, Pemerintah Bayangan Myanmar Serukan Pemberontakan Lawan Militer

Naypyitaw - Pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional, yang dibentuk oleh penentang kekuasaan militer, pada Selasa menyerukan pemberontakan melawan pemerintahan junta.

Pemerintah bayangan Myanmar menetapkan strategi yang mencakup tindakan oleh milisi bersenjata dan pasukan etnis serta mendesak para birokrat untuk meninggalkan posisi mereka.

Duwa Lashi La, penjabat presiden Pemerintah Persatuan Nasional, mengatakan dalam pidatonya bahwa pemerintah bayangan, yang terdiri dari para anggota yang berada di pengasingan atau persembunyian, mengumumkan keadaan darurat.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Tindakan kudeta militer itu telah memicu gelombang protes oleh para pendukung pro-demokrasi, dan ratusan korban jiwa berjatuhan ketika pasukan keamanan berusaha memadamkan demonstrasi.

Beberapa penentang kekuasaan militer telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata, di bawah panji-panji Tentara Pertahanan Rakyat, dan telah menjalin aliansi dengan beberapa milisi etnis yang telah lama melihat tentara Myanmar sebagai musuh mereka.

Duwa Lashi La menyatakan Pemerintah Persatuan Nasional meluncurkan "perang defensif". Dia pun menyerukan "pemberontakan melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara."

Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing pada Agustus mengambil peran sebagai perdana menteri dalam pemerintahan sementara Myanmar yang baru dibentuk dan berjanji untuk mengadakan pemilihan umum baru pada 2023.

Junta sendiri telah mencap Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan Tentara Pertahanan Rakyat sebagai kelompok teroris.

"Administrator yang ditunjuk militer harus segera meninggalkan posisi mereka," kata Duwa Lashi La dalam pidato 14 poinnya.

Dalam pidatonya, ia mendesak anggota pasukan Tentara Pertahanan Rakyat untuk bergabung dengan Pemerintah Persatuan Nasional dan untuk pasukan etnis di daerah perbatasan untuk menyerang pihak militer.

Segera setelah kudeta yang dilakukan militer pada Februari, gerakan pembangkangan sipil dibentuk dalam upaya untuk melemahkan kekuasaan militer.

Milisi yang dibentuk dengan tergesa-gesa juga telah terlibat dalam pertempuran rutin dengan tentara Myanmar meskipun sering tampak beroperasi secara independen, sementara juga tidak jelas seberapa baik koordinasi yang ada di antara pasukan etnis yang telah memerangi tentara selama beberapa dekade.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan dan membuka dialog antara penguasa militer dan lawan politik mereka.

Utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Kyodo bahwa militer telah menerima usulannya untuk melakukan gencatan senjata hingga akhir tahun guna memastikan distribusi bantuan kemanusiaan.

Namun, seorang aktivis pro-demokrasi dan anggota lain Pemerintah Persatuan Nasional mengatakan junta tidak dapat dipercaya untuk menghormati kesepakatan semacam itu.

Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan dari Reuters untuk meminta komentar tentang persetujuan gencatan senjata seperti yang dilaporkan Kyodo atau tentang pidato Pemerintah Persatuan Nasional.