Ganjil-Genap Efektif Pindahkan Masyarakat ke Angkutan Umum

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempermanenkan sistem ganjil-genap di ruas Jalan Jakarta disambut positif sejumlah pihak.

JAKARTA- Kebijakan sistem ganjil genap di DKI dilanjutkan akan selaras dengan tujuan memindahkan masyarakat Ibu Kota dari kendaraan pribadi ke angkutan umum sebesar 40 persen tahun ini.

"Ini hal yang positif, meski pro dan kontra tetap ada," kata Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, di Jakarta Selasa (4/9).

Menurut Djoko, peralilhan orang dalam menggunakan moda trasnportasi pribadi ke angkutan umum adalah salah satu tujuan dari penataan transporasi ganjil genap tersebut. "Kemarin, gejala itu sudah terlihat," katanya

Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mendukung Perpanjangan kebijakan ganjil-genap karena dinilai dapat berbagi dengan pejalan kaki yang membutuhkan kenyamanan menyeberang dan berkurangnya emisi kendaraan bermotor.

"Saya kira ini sangat membantu mengurangi beban kota yang di mana setiap ruas jalan tertentu yang padat lalu lintasnya," ujarnya.

Alfred melanjutkan kondisi psikologi pejalan kaki saat menggunakan ruas jalan sangat berpengaruh dengan kebijakan ganjil-genap yang akan diperpanjang hingga 13 Oktober nanti. Pada saat ditNasionalerapkan ganjil-genap, tambah Alfred, pencemaran udara di kawasan tertentu itu tidak drastis hilang tapi ada penurunan.

Namun, Alfred berharap kebijakan ini untuk dievaluasi lagi, seperti apakah perlu diterapkan seharian atau tidak.

"Kebijakan ini sebenarnya cukup bagus tapi butuh dievaluasi. Yang penting dari koalisi pejalan kaki kita mendukung dengan adanya kebijakan ganjil-genap," kata Alfred.

Solusi Kemacetan

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Steven Setiabudi Musa menilai perbaikan moda transportasi umum merupakan solusi mengurangi kemacetan selain menerapkan kebijakan ganjil-genap di Jakarta.

"Transportasi umum harus lebih baik, tapi saya yakin kalau Moda Raya Terpadu (MRT) dan Kereta Api Ringan (LRT) Jakarta sudah beroperasi pasti kemacetan akan lebih berkurang," ujar Steven Setiabudi Musa.

Steven melanjutkan transportasi umum di Jakarta, seperti bus Transjakarta dan kereta Commuter (KRL) masih belum maksimal/ signifikan penggunaannya.

"Sampai sekarang transportasi umum kita belum signifikan karena kita masih mengandalkan Transjakarta dan KRL. Dengan transportasi umum yang layak dan representatif masyarakat pasti akan berbondong-bondong untuk menggunakannya," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan perpanjangan kebijakan ganjil genap yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 Tahun 2018. Pergub tersebut berlaku mulai 3 September 2018 hingga 13 Oktober 2018 atau setelah Asian Para Games selesai.

Kepala Dishub DKI Jakarta, Andri Yansyah mengharapkan perluasan sistem ganjil genap menjadi permanen sehingga masyarakat dapat menggunakan angkutan umum.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengharapkan kebijakan sistem ganjil- genap untuk dipermanenkan di ruas jalan Jakarta, tapi terlebih dulu dilakukan kajian.

Ant/P-5