Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pencegahan Korupsi

Ganjar Replikasikan Desa Antikorupsi di Jateng

Foto : istimewa

DESA ANTIKORUPSI -- Ketua KPK Firli Bahuri dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat peluncuran Desa Antikorupsi Tahun 2022 di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11).

A   A   A   Pengaturan Font

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal mereplikasikan Program Desa Antikorupsi yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke desa-desa di 35 kabupaten/kota di provinsi ini.

"Tinggal replikasi, kalau kemudian contoh itu sudah ada ukurannya sudah ada maka tinggal satu lagi, diperintahkan seluruh desa untuk melakukan Program Desa Antikorupsi dengan melihat segala indikator yang ada itu," katanya usai Peluncuran Desa Antikorupsi Tahun 2022 di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11).

Menurut Ganjar, untuk mewujudkan budaya antikorupsi hanya butuh kemauan dalam pelaksanaannya, maka usai acara di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu dirinya langsung menginstruksikan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) terkait untuk bergerak.

"Saya perintahkan Inspektorat dan Dispermasdes bikin satu kabupaten satu dan kita sudah punya 29 sekarang on going semua dalam penilaian dan alhamdulillah ada 'benchmark'-nya Desa Banyubiru," ujarnya.

Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, menjadi desa kategori istimewa dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi 2022 lain dan Ganjar berharap hasil penilaian desa yang dimaksud bisa direplikasi kepada 7.809 desa di Jawa Tengah.

Ia mengatakan pelaksanaan Program Desa Antikorupsi tidak akan sulit karena kepala daerah, khususnya bupati bisa mendorong dengan melihat contoh yang sudah ada. "Panduannya sudah jelas. Jadi ini bukan cerita sulit, hanya butuh satu saja, mau atau tidak melakukan," tegasnya.

Berawal dari Desa

KPK meluncurkan Desa Antikorupsi 2022 di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa, dengan mengusung tema "Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi".

Firli mengatakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, sehingga KPK mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat desa, ikut berupaya dalam pemberantasan korupsi.

"Potensi desa strategis, begitu strategisnya peran kepala desa dan aparatur desa, saya teringat semangat Bung Hatta yang menyebut Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil dari desa," kata Firli, Selasa.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan kolaborasi tersebut penting dilakukan karena Kemendes PDTT tidak dapat sendirian mengawasi 74.961 desa di seluruh Indonesia.

Program ini pertama kali diluncurkan pada 2021 dengan memilih Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta sebagai desa percontohan


Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top