Ganjar Akan Perkuat Kemaritiman

CILACAP - Calon Presiden (Capres) RI Ganjar Pranowo mengatakan akan memprioritaskan sektor laut mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang mayoritas teritorial dikelilingi oleh lautan.

Untuk itu, Ganjar akan tetap menggilir posisi Panglima TNI dari tiga matra (AD, AL, dan AU) bila terpilih pada Pilpres 2024. "Tidak (TNI AL), kalau soal panglimanya, bisa, yang paling bagus bergilir karena semua akan mendapatkan kesempatan yang sama," ujar Ganjar usai bertemu dengan nelayan dan sukarelawan di Kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1).

Kendati demikian, Ganjar akan mencari sosok khusus yang memahami sektor laut, terutama perikanan sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang kuat.

Sebelumnya, Minggu (7/1), Calon Presiden RI Ganjar Pranowo menyatakan bahwa modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di sektor laut harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan pertahanan dalam negeri.

"Tidak ada serangan yang masuk lewat darat maka yang harus diperkuat adalah sektor laut," kata Ganjar dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu.

Ganjar mengemukakan hal itu ketika menjawab pertanyaan Capres RI Prabowo Subianto terkait dengan sektor mana yang harus menjadi prioritas dalam meningkatkan sistem keamanan negara.

Menurut Ganjar, sektor laut menjadi prioritas utama mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang mayoritas teritorial dikelilingi oleh laut. "(Angkatan laut) mereka butuh sonar, mereka butuh sensor, dan mereka sampaikan kebutuhan itu penting hari ini," kata dia.

Kedaulatan Laut

Ganjar juga menyatakan siap menenggelamkan kapal ikan asing yang masih melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.

"Ada namanya penangkapan ikan secara ilegal, maka saya setuju sama Ibu Susi (Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan). Nyolong (ikan), tenggelamkan (kapalnya)," ujar Ganjar di Cilacap.

Menurutnya, Indonesia harus punya kedaulatan laut, sehingga pemerintah harus ambil sikap tegas. "Masih banyak sekali (illegal fishing) karena potensi kita besar banget. Maka, perlu adanya, satu, pengamanan," katanya.

Berdasarkan data progres kegiatan prioritas sampai dengan kuartal III-2023 KKP, terdapat 40 kapal ikan asing yang diperiksa maupun ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Adapun masing-masing jumlahnya, 26 kapal ikan asing yang diperiksa dan 14 kapal ikan asing yang ditangkap.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyatakan mendukung rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengundang tiga capres ikut pembekalan antikorupsi. "Bagus itu," ujar Ganjar.

Dia menilai rencana yang dilakukan oleh Lembaga Antirasuah Indonesia itu bagus. Sebelumnya, Ganjar berjanji Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset akan menjadi prioritas pertama dalam program legislasi nasional (prolegnas) yang diusulkan pemerintahannya kelak.

"Agar itu (RUU Perampasan Aset) masuk jadi prolegnas, akan saya minta itu taruh prioritas pertama, ini (undang-undang lain) prioritas kedua, ini prioritas ketiga, dan seterusnya. Itu list RUU yang kemudian disiapkan," kata Ganjar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin (8/1).

Dengan menjadi prioritas pertama, kata Ganjar, RUU Perampasan Aset akan dibahas terlebih dahulu oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Kalau dari Pemerintah, sebenarnya memasukkan itu dalam program legislasi nasional prioritas pertama. Maka itu, pasti masuk dalam tahun pertama pembahasan undang-undang. Kira-kira seperti itu," ujarnya.

KPK akan mengundang ketiga pasangan capres-cawapres dalam rangka pembekalan antikorupsi Paku Integritas pada Rabu, 17 Januari 2024.