G7-Asean Deklarasikan Kepentingan Bersama

LONDON - Kelompok tujuh negara industri (G7) telah menyuarakan keprihatinan atas ketegangan di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan mendeklarasikan kepentingan bersama (shared interest) dalam mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Deklarasi itu dicanangkan setelah pertemuan perdana para menteri luar negeri G7 dengan rekan-rekan mereka dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/Asean).

G7 terdiri dari AS, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, dan Jepang. Pertemuan para diplomat utama di Liverpool, Inggris, digelar secara virtual pada Minggu (12/12) dengan Inggris bertindak sebagai tuan rumah dan pemegang kepemimpinan G7 tahun ini.

"G7 dan 10 anggota Asean telah membahas situasi di LTS dan kami mengkhawatirkan isu reklamasi tanah, kegiatan, insiden serius di daerah tersebut, termasuk kerusakan lingkungan laut, yang telah mengikis kepercayaan dan kepercayaan diri, meningkatkan ketegangan, serta dapat merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan," demikian diutarakan ketua G7 tanpa menyebutkan nama negara tertentu.

Pertemuan tingkat menteri itu digelar di tengah perpecahan di antara negara-negara anggota Asean tentang AUKUS, kemitraan trilateral baru antara AS, Inggris, dan Australia yang telah dikritik oleh Tiongkok karena berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan Asia.

Isu Kode Etik

Dalam pertemuan itu pihak Asean juga mengangkat kekhawatiran terjadinya peningkatan ketegangan dalam sengketa di LTS serta meminta agar negara-negara anggota G7 mendukung kode etik yang efektif dan substantif di LTS yang sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 (Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

"UNCLOS dan putusan mahkamah arbitrase pada 2016 adalah jangkar kembar bagi posisi dan kegiatan Filipina di LTS," kata Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin Jr. "Kami tidak akan mengangkat jangkar dan hanyut atau berlayar menjauh dari mereka. Kami menghargai dukungan Anda," imbuh dia.

Menlu Filipina itu juga menekankan bahwa insiden baru-baru ini dan ketegangan yang meningkat di LTS tetap menjadi perhatian serius. Semua itu, kata Menlu Locsin, telah mendorong Filipina untuk terus mengajukan nota protes diplomatik untuk setiap serangan dan menentang penerapan aturan hukum soal penjaga pantai Tiongkok di luar batas hak maritimnya di bawah UNCLOS 1982.

"Tiongkok dapat mengklaim apa yang diinginkannya dan mengatakan apa yang diinginkannya tetapi tidak dapat melakukan apa pun yang diinginkannya tanpa pukulan balik dari Filipina," kata Menlu Locsin.

"Perkembangan yang mengkhawatirkan ini, menggarisbawahi urgensi dan pentingnya kode etik di LTS dan negosiasi bagi kode etik sejauh ini di mata kami belum menghasilkan apa-apa dan saya menentang pengecualian kekuatan luar apa pun dari LTS," pungkas Menlu Locsin. RFA/Manila Bulletin/I-1