G7-Asean Deklarasikan Kepentingan Bersama

Isu Kode Etik

Dalam pertemuan itu pihak Asean juga mengangkat kekhawatiran terjadinya peningkatan ketegangan dalam sengketa di LTS serta meminta agar negara-negara anggota G7 mendukung kode etik yang efektif dan substantif di LTS yang sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 (Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

"UNCLOS dan putusan mahkamah arbitrase pada 2016 adalah jangkar kembar bagi posisi dan kegiatan Filipina di LTS," kata Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin Jr. "Kami tidak akan mengangkat jangkar dan hanyut atau berlayar menjauh dari mereka. Kami menghargai dukungan Anda," imbuh dia.

Menlu Filipina itu juga menekankan bahwa insiden baru-baru ini dan ketegangan yang meningkat di LTS tetap menjadi perhatian serius. Semua itu, kata Menlu Locsin, telah mendorong Filipina untuk terus mengajukan nota protes diplomatik untuk setiap serangan dan menentang penerapan aturan hukum soal penjaga pantai Tiongkok di luar batas hak maritimnya di bawah UNCLOS 1982.
Halaman Selanjutnya....