Freeport Mesti Taati Hasil Negosiasi

Selain perbedaan terkait perpanjangan operasi, hal janggal lainnya yakni terkait dengan keengganan Freeport untuk melepas saham hingga 51 persen kepada pemerintah. Dalam kesepakatannya, Freeport memang telah bersedia, tetapi perusahaan itu menghendaki agar pelepasan saham dilakukan setelah pemerintah memberikan perpanjangan kontrak hingga 2041.

Hal serupa juga terkait dengan pembangunan fasilitas pengelolahan dan pemurnian. Freeport baru membangunnya setelah pemerintah memberikan kepastian perpanjangan kontrak.

"Saya mengkhawatirkan teknis dari pelepasan saham ini akan berjalan alot dan Freeport makin diberi ruang untuk memperkuat posisinya," ungkap Budi.

Namun, divestasi saham 51 persen dianggap sangat rawan. Pasalnya, tidak sedikit pihak yang berkepentingan dengan hal itu. Pengamat Energi, Marwan Batubara, memprediksi pihak swasta sedang mengincar saham Freeport. ers/E-10