Fraksi PAN Tolak Gedung Baru DPR

JAKARTA - Seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat menolak rencana pembangunan apartemen bagi anggota dewan karena dinilai belum tepat di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN meminta untuk seluruh anggota dewan dari Fraksi PAN fokus meningkatkan kinerja DPR saja. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, kami (PAN) konsisten dengan sikap penolakannya terhadap pembangunan apartemen bagi anggota dewan, tetapi dia juga meminta masyarakat jangan menutup diri atas usulan DPR untuk membangun fasilitas yang sudah tidak layak guna.

"PAN memang menolak pembangunan gedung baru DPR, tetapi dalam perbaikan fasilitas gedung DPR, saya meminta masyarakat jangan menutup diri karena perbaikan fasilitas gedung merupakan kebutuhan mendesak," ujar Yandri dalam acara pertemuan antara Fraksi PAN dengan Aliansi Masyarakat Sipil, di Lantai 20, Kompleks DPR, Jakarta, Kamis (9/9). Yandri menegaskan, beberapa fasilitas yang ada di gedung DPR sudah banyak yang jauh dari layak.

Ia mencontohkan, fasilitas lift yang sudah beberapa kali jatuh dan toilet anggota dewan di tiap lantai Fraksi hanya ada satu sehingga harus antre apabila ingin buang air. "Coba saja liat toilet anggota dewan yang cuma ada satu, sampai kita mau buang air kecil saja harus bergantian," keluh Yandri.

Lebih jauh, Yandri menyampaikan, tahun depan Indonesia memasuki tahun politik, sehingga jangan sampai anggaran negara untuk DPR yang besar itu diwujudkan dengan bentuk yang tidak sesuai peruntukkannya. Pada acara tersebut, turut hadir diantaranya, aktivis Ray Rangkuti (Lima Indonesia), Lucius Karus (Formappi) dan Roy Salam (IBC). Pengamat politik Ray Rangkuti berpendapat, DPR selalu giat membangun fisik dengan alasan demokrasi tetapi selalu lupa membangun moral dan etika yang baik bagi anggota dewan itu sendiri.

"Kami tidak menghalangi DPR membangun fisik, tetapi masyarakat lebih memilih DPR untuk membangun moral dan meningkatan nilai kerjanya dulu," ujar Ray Rangkuti. Menurut Ray, DPR harus menerima kritik yang dilontarkan masyarakat terlebih dahulu. Kalau masyarakat sudah puas dengan kinerja DPR, maka publik dengan sendirinya akan senang mengizinkan DPR menambah fasilitas untuk meningkatkan kinerja mereka.

Ia juga menyayangkan kenaikan anggaran kerja anggota DPR ke luar negeri (study banding) yang mencapai 343,5 miliar rupiah atau naik 70 persen dari tahun lalu. "Agak bombastis juga saya saat dengar anggaran kunjungan kerja anggota dewan naik, padahal anggaran negara sedang sulitsulitnya," ujarnya. rag/AR-3