Forum WTO Diperkirakan Sulit Capai Kesepakatan Perdagangan Penting

JENEWA - Para menteri perdagangan dunia diperkirakan akan melakukan pembahasan tentang perikanan dalam sesi akhir konferensi tingkat menteri ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia atau ministerial conference (MC13) World Trade Organization (WTO) di Abu Dhabi akhir bulan ini, namun kemungkinan besar akan sulit mencapai kesepakatan penting lain.

Dikutip dari France 24, beberapa permasalahan masih belum terselesaikan menjelang pertemuan tingkat menteri dua tahunan WTO ini, seiring meningkatnya kekhawatiran atas dampak ketegangan geopolitik dan pemilu AS terhadap perdagangan global.

Dua tahun lalu di Jenewa, pertemuan besar terakhir WTO mencapai kesepakatan di bidang perikanan, paten vaksin Covid-19, dan perlunya reformasi badan perdagangan global itu sendiri.

Namun menjelang acara puncak, yang dijadwalkan pada 26-29 Februari, para diplomat perdagangan mengakui mereka tidak mungkin akan mencapai hal yang sama. "Ini akan menjadi sedikit pertarungan," kata seorang diplomat Barat, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Rashid Kaukab, ahli di sekolah bisnis Institut Internasional di Jenewa atau International Institute in Geneva (IIG), mengatakan dia sangat optimistis beberapa kesepakatan dapat dicapai. "Namun tidak ada ledakan besar, tidak ada solusi untuk semuanya," kata mantan diplomat Pakistan itu.

Krisis Laut Merah

Sementara itu, krisis yang sedang berlangsung di Laut Merah, menambah tantangan bagi juru runding yang sedang berkumpul di Uni Emirat Arab (UEA), di mana serangan pemberontak Yaman terhadap kapal mengganggu pelayaran internasional.

"(Pertemuan) tersebut akan berlangsung di wilayah yang penuh tantangan di dunia," kata John Denton, Ketua Kamar Dagang Internasional, menekankan perlunya kepemimpinan yang kuat dari tuan rumah UEA, dan Ketua WTO, Ngozi Okonjo-Iweala.

Bahkan tanpa kesulitan seperti itu, mencapai kesepakatan mengenai apa pun merupakan suatu prestasi di WTO, yang memerlukan konsensus penuh untuk mencapai kesepakatan.

Harapan terbesar terletak pada penyelesaian perjanjian bersejarah yang melarang subsidi perikanan yang merugikan, yang dicapai pada tahun 2022 setelah negosiasi selama lebih dari dua dekade.

Perjanjian itu melarang subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan atau tidak diatur, namun perjanjian tersebut tidak melarang subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan berlebihan secara lebih luas.

"Perjanjian awal ditujukan menangani situasi yang paling mengkhawatirkan," jelas Tristan Irschlinger dari lembaga pemikir Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan.

"Apa yang ingin diatasi oleh perundingan gelombang kedua ini adalah akar permasalahannya," katanya.

Para pengamat mengatakan ada peluang bagus untuk mencapai kesepakatan akhir perikanan di MC13, yang akan dilihat sebagai kemenangan besar bagi WTO, namun tidak ada teks penting lainnya yang dibahas.

Kaukab mengatakan negara-negara selama dekade terakhir lebih memilih kemajuan "inkremental" karena mereka berupaya mengatasi perbedaan.

India dan sekutu WTO-nya, termasuk Tiongkok, menuntut kebijakan sementara yang disepakati pada tahun 2013, yang memungkinkan negara-negara menyimpan persediaan pangan bersama, menjadikan perjanjian itu permanen dan diperluas ke bahan pokok lainnya seperti kapas.

Namun terdapat perbedaan pendapat yang mendalam mengenai langkah tersebut, di tengah kekhawatiran bahwa stok publik tersebut, jika dilepaskan ke luar batas negara, dapat mengganggu pasar pangan global.