Filipina Tolak Klaim Peta Terbaru Tiongkok

MANILA - Filipina tidak mengakui peta standar versi terbaru Tiongkok yang menunjukkan klaim ekspansif Beijing di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Hal itu dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Filipina pada Kamis (31/8).

"Upaya terbaru untuk melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi Tiongkok atas wilayah dan zona maritim Filipina tidak memiliki dasar hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982," kata Filipina.

Penolakan Filipina mengikuti langkah serupa yang dilakukan Malaysia pada Rabu (30/8), dimana Malaysia menolak untuk mengakui klaim sepihak Tiongkok, termasuk atas perairan di Sabah dan Sarawak.

Dalam seruannya, Manila meminta Beijing untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya berdasarkan UNCLOS dan putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang membatalkan klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) Tiongkok.

Keterwakilan Beijing di peta maritim secara efektif mengklaim hampir seluruh LTS sebagai wilayah teritorialnya.

Pengembangan Pelabuhan

Sementara itu dilaporkan bahwa pihak militer Amerika Serikat (AS) sedang melakukan pembicaraan untuk mengembangkan pelabuhan sipil di pulau-pulau terpencil paling utara di Filipina. Hal itu disampaikan oleh gubernur di utara Filipina dan dua pejabat lainnya, yang menyebut bahwa langkah itu akan meningkatkan akses AS ke pulau-pulau strategis yang menghadap Taiwan.

Keterlibatan militer AS di pelabuhan yang diusulkan di Kepulauan Batanes, sekitar 140 kilometer dari Taiwan, dapat memicu ketegangan di tengah meningkatnya perselisihan dengan Tiongkok dan dorongan Washington DC untuk mengintensifkan perjanjian pertahanan jangka panjang dengan Filipina yaitu Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA).

Selat Bashi antara pulau-pulau tersebut dan Taiwan dianggap sebagai titik sempit bagi kapal-kapal yang bergerak antara Pasifik barat dan LTS yang disengketakan dan merupakan jalur air utama jika terjadi invasi Tiongkok ke Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan bahkan melaporkan bahwa militer Tiongkok secara teratur mengirimkan kapal dan pesawat melalui selat tersebut.

Gubernur Provinsi Batanes, Marilou Cayco, mengatakan bahwa ia sedang mencari dana dari AS untuk pembangunan pelabuhan alternatif di sana, yang dimaksudkan untuk membantu pembongkaran kargo.

Gubernur Cayco bahkan mengatakan rencananya adalah membangun pelabuhan di Pulau Basco, di mana pemerintah setempat mengatakan gelombang tinggi sering kali membuat pelabuhan yang ada tidak dapat diakses.

Filipina pada tahun lalu telah melipatgandakan jumlah pangkalan militernya yang dapat diakses oleh pasukan AS, yang seolah-olah digunakan untuk bantuan kemanusiaan, dan juga membuat ribuan tentara AS di Filipina pada waktu tertentu, bergilir masuk dan keluar untuk latihan bersama. Tiongkok menyebut tindakan AS ini bisa memicu "api ketegangan" regional.

Dua pejabat Filipina lainnya, yang meminta tidak disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan bahwa pasukan AS mengunjungi Batanes baru-baru ini untuk membahas pelabuhan tersebut.

Salah satunya, seorang pejabat senior militer, mengatakan angkatan bersenjata Filipina tertarik pada radar dan meningkatkan kemampuan pemantauan di wilayah tersebut.

Langkah ini dilakukan ketika AS berupaya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Asia untuk melawan Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Filipina, bekas jajahan dan sekutu perjanjiannya. ST/Bloomberg/I-1