Filipina Tak Ingin Bergabung Kembali dalam ICC

Manila - Filipina tidak memiliki rencana untuk bergabung kembali dengan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC). Hal itu disampaikan Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Senin (1/8), setelah jaksa pengadilan berusaha untuk melanjutkan penyelidikan atas tuduhan kejahatan atas perang narkoba mematikan yang dicanangkan oleh presiden Filipina sebelumnya.

Rodrigo Duterte, yang telah meninggalkan jabatannya pada 30 Juni lalu, menarik Filipina keluar dari ICC pada 2019 setelah institusi itu meluncurkan penyelidikan awal terhadap kampanye pemberantasan narkoba di Filipina yang menewaskan ribuan orang.

Hakim ICC mengizinkan penyelidikan penuh terhadap kampanye antinarkotika September lalu, dengan mengatakan kampanye itu menyerupai serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil.

Penyelidikan itu kemudian ditangguhkan dua bulan kemudian, setelah Manila mengatakan pihak pemerintahannya sedang menyelidiki dugaan kejahatan itu sendiri. Namun jaksa ICC, Karim Khan, mengatakan pada Juni bahwa permintaan Manila untuk menunda penyelidikan tidak dapat dibenarkan dan harus dimulai kembali secepat mungkin.

Presiden Marcos Jr, yang mendukung perang narkoba Duterte, sebelumnya telah mengindikasikan bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan ICC dan pada Senin, ia membuat keputusan. "Filipina tidak berniat bergabung kembali dengan ICC," kata Presiden Marcos Jr kepada wartawan.Tawarkan Observasi

Marcos Jr terpilih sebagai presiden pada Mei lalu berkat bantuan aliansi dengan putri Duterte, Sara, yang juga memenangkan pemilihan wakil presiden.

Selama masa kepresidenannya, Duterte menolak untuk bekerja sama dengan pengadilan, mengklaim bahwa pengadilan itu tidak memiliki yurisdiksi di negaranya.

Pernyataan Duterte itu sendiri ditolak oleh Mahkamah Agung Filipina.

Di bawah tekanan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan ICC, pemerintah telah memeriksa beberapa ratus kasus operasi narkoba yang menyebabkan kematian. Tuduhan telah diajukan dalam beberapa kasus dan sejauh ini hanya tiga polisi telah dihukum karena membunuh seorang tersangka narkoba.

"ICC telah mengundang Filipina untuk menawarkan observasi atas permintaan Jaksa Khan untuk melanjutkan penyelidikan," kata kantor humas kepresidenan. "Manila memiliki waktu hingga 8 September untuk menanggapinya," imbuh kantor tersebut.

Presiden Marcos Jr mengatakan pada Senin bahwa pertemuannya baru-baru ini dengan tim hukumnya, yang mencakup mantan juru bicara Duterte, Harry Roque, adalah untuk membahas apakah pemerintah akan menanggapi tawaran dari ICC tersebut.

"Jawaban yang kami katakan adalah kami melakukan penyelidikan sendiri di sini dan penyelidikan ini sedang berlangsung, jadi itulah sebabnya mengapa kami harus melakukan itu (tak kembali bergabung dengan ICC)," kata Presiden Marcos Jr.

"Mungkin juga kami tidak akan repot (merespons) sama sekali, karena kami tidak di bawah mereka. Bahkan jika ICC bisa mengumpulkan cukup bukti untuk mengajukan kasus terhadap Duterte, aturan hukumnya bakal mencegah dia diadili secarain absentia," imbuh dia. AFP/I-1