Filipina Gagalkan Serangan Siber pada Situs Presiden

MANILA - Filipina telah menggagalkan ribuan serangan siber canggih yang menargetkan situs web Presiden Ferdinand Marcos Jr, Penjaga Pantai Filipina, dan lembaga pemerintah lainnya, kata seorang pejabat pada Selasa (6/2).

"Peretas memulai serangan pada tahun 2023 dan penyelidikan sedang dilakukan untuk menentukan apakah pelakunya berbasis di Tiongkok," kata Wakil Menteri Jeffrey Ian Dy dari Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (DICT) pada sidang kongres.

Dy mengatakan para penyerang menggunakan beberapa alamat protokol Internet daricnc.netyang berlokasi di Tiongkok, namun Filipina membutuhkan bantuan Tiongkok untuk menentukan apakah mereka adalah pelaku sebenarnya.

Juru bicara DICT, Renato Paraiso, mengatakan sebelumnya mereka tidak menuduh siapa pun di pemerintahan Tiongkok turut terlibat.

Pada tahun 2023, para penyerang berusaha menanamkanmalwaredi situs pribadi Marcos Jr serta situs web Penjaga Pantai Filipina, Kementerian Kehakiman, dan DICT, yang menggunakan layanancloudGoogle, kata Dy.

"Jenis serangan yang digunakan sangat canggih berupa sebuah malware yang tertanam dalam memori akses acak komputer yang tidak dapat dideteksi oleh perangkat lunak anti-virus. Kami mampu melawannya dan menghapus jejakmalwareini. Kami juga memblokir struktur komando dan kendali sehingga mereka tidak lagi dapat merugikan kami," kata Dy.

Sementara itu pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Manila mengatakan Beijing tidak terlibat dalam serangan tersebut, dan bersikeras bahwa pihaknya menentang dan menindak segala bentuk serangan dunia maya dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah Tiongkok atau menggunakan infrastruktur Tiongkok.

Ketika ditanya tentang serangan itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Senin (5/2) menyebut keamanan siber sebagai tantangan global.

"Tiongkok selalu menindak tegas serangan siber dalam segala bentuk sesuai dengan hukum dan mendukung dialog dan kerja sama di antara semua negara untuk bersama-sama menjaga keamanan siber," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin.SB/AFP/I-1