FATF Bukti Indonesia Efektif Perangi Pendanaan Terorisme

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly, mengatakan keanggotaan Financial Action Task Force (FATF) menjadi bukti Indonesia memiliki legal infrastruktur untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

"Keanggotaan pada FATF merupakan hal yang penting dan berdampak luas, karena menjadi bukti bahwa Indonesia telah memiliki legal infrastruktur dan institutional infrastruktur yang efektif dalam memerangi dan mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," kata Menkumham Yasonna dalam keterangan pers pada Senin (25/7).

Oleh karena itu Menkumham meminta jajaran Kemenkumham, Majelis Pengawas Notaris (MPN), dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) meningkatkan pengawasan terhadap notaris sebagai persyaratan masuk anggota FATF.

Menkumham Yasonna mengatakan saat ini Indonesia sedang menjalanimutual evaluation review(MER) terkait upaya Indonesia untuk menjadi anggota FATF sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

Pengawasan yang efektif dan profesional terhadap notaris mutlak dilakukan, kata dia, karena menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia dalam proses menjadi anggota FATF.
Halaman Selanjutnya....